Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendata realisasi penyerapan tenaga kerja salah satu bidang program Padat Karya Tunai (PKT) telah melebihi target. Bidang yang dimaksud adalah konstruksi Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS-3R).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan PKT konstruksi TPS-3R dapat memberikan pembelajaran dan praktik langsung kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah. Paralel, program tersebut dapat menyerap tenaga kerja untuk mendukung daya beli masyarakat pada masa Pandemi Covid-19.
"Adanya Program TPS-3R, masyarakat diajak untuk mengubah perilakunya agar membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pengelolaan 3R terhadap sampah yang mereka hasilkan,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (8/10/2021).
Pada tahun ini, alokasi anggaran PKT untuk konstruksi TPS-3R mencapai Rp97,2 miliar yang tersebar di 162 lokasi. Adapun, target penyerapan tenaga kerja bidang tersebut mencapai 2.430 orang.
Hingga 7 Oktober 2021, perkembangan konstruksi TPS-3R telah mencapai 94,14 persen dari 26 Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW). Sementara itu, penyerapan tenaga kerja telah mencapai 4.098 orang atau setara dengan 235.050 Hari Orang kerja (HOK).
Dengan kata lain, realisasi penyerapan tenaga kerja konstruksi TPS-3R telah melebihi 68,64 persen dari target.
Baca Juga
Adapun, konstruksi TPS-3R yang telah rampung mencapai 100 persen ada di Jawa Tengah yang tersebar di 13 kabupaten/kota, yakni Boyolali, Cilacap, Kebumen, Magelang, Purworejo, Sragen, Temanggung, Wonosobo, Blora, Grobogan, Pati, Semarang, dan Kota Semarang.
Beberapa lokasi TPS-3R yang telah memiliki pengolahan sampah plastik menjadi pengganti bahan bakar atau bahan campuran aspal. Selain itu, sampah organik seperti ranting dan daun menjadi bahan bakar berbentuk pelet maupun briket.
Dalam dukungan pengurangan volume sampah, Kementerian PUPR memiliki dua program, yakni mendirikan fasilitas produksi yang mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar (Refuse-Derived Fuel/RDF), dan menjadikan sampah plastik sebagai bahan baku aspal.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mencatat pihaknya telah membangun satu pabrik RDF di Cilacap. Fasilitas RDF Cilacap merupakan kerja sama antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kedutaan Besar Denmark, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Cilacap, dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SBI).
Fasilitas pengolahan sampah tersebut dioperasikan Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan SBI. Fasilitas tersebut akan mengubah 120 ton sampah per hari menjadi 60 ton RDF yang kemudian digunakan menjadi bahan bakar alternatif sebagai substitusi batu bara.
Selanjutnya, Diana berencana membangun fasilitas RDF di Bali. Menurutnya, pemerintah akan menutup seluruh TPS di Bali dan memaksimalkan fasilitas RDF untuk mengelola sampah di Pulau Dewata.
Namun demikian, pembangunan fasilitas RDF akan sangat bergantung pada keberadaan offtaker atau pengguna RDF.
Seperti diketahui, RPJMN 2020–2024 menargetkan seluruh sampah di wilayah perkotaan dapat terkelola dengan mengurangi volume sampah sebanyak 20 persen dan mengelola 80 persen di Tempat Penampungan Sementara (TPS).
Secara rinci, pemerintah menargetkan untuk mengelola seluruh sampah wilayah perkotaan dengan komposisi pengurangan volume sebesar 20 persen dan pengelolaan di TPS hingga 80 persen.
