Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan bahwa alokasi APBN untuk penyelenggaraan PON XX Papua mencapai Rp3,5 triliun. Dari jumlah itu, Rp1,74 triliun di antaranya dialokasikan untuk Kementerian PUPR.
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Purwanto menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas) XVI di Papua turut menggunakan kas negara.
Sebanyak Rp3,53 triliun anggara pendapatan dan belanja negara (APBN) digelontorkan untuk penyelenggaraan hajat olahraga di Bumi Cenderawasih. Meski berlangsung pada tahun ini, alokasi kas negara untuk gelaran itu sudah ada sejak tiga tahun lalu.
"Dana itu diberikan kepada delapan kementerian/lembaga secara bertahap mulai 2018 sampai 2021, salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana event," ujar Purwanto pada Jumat (8/10/2021).
Menurutnya, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) 4/2021, Kementerian Keuangan ditugaskan untuk memfasilitasi percepatan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/lembaga/daerah/instansi terkait penyelenggaraan PON. APBN pun disiapkan bagi delapan kementerian.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi terbesar, yakni total Rp1,74 triliun. Alokasinya dilakukan bertahap. Sebanyak Rp58,5 miliar turun pada 2018, Rp742,3 miliar pada 2019, Rp774,4 miliar pada tahun lalu, dan Rp172,5 miliar tahun ini.
Baca Juga
Anggaran Kementerian PUPR terbagi untuk tiga direktorat jenderal (ditjen), yakni Rp1,35 triliun untuk Ditjen Cipta Karya yang bertugas membangun arena (venue) pertandingan dan berbagai fasilitas pendukung.
"Ditjen Bina Marga Rp335 miliar, ini untuk pembangunan dan rekonstruksi jalan sekitar venue. Lalu, DitjenSumber Daya Air Rp61,9 miliar, untuk sanitasi, drainase," ujar Purwanto.
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memperoleh anggaran Rp1,22 triliun. Alokasi terbesar untuk penyelenggaraan pertandingan dan berbagai keperluannya seperti konsumsi, akomodasi, pemasaran, dan keamanan mencapai Rp892,9 miliar.
Alokasi anggaran lainnya adalah untuk Kementerian Perhubungan Rp481,3 miliar, LPP TVRI Rp31,7 miliar, Kementerian Kesehatan Rp24,6 miliar, Kemenkominfo Rp20 miliar, LPP RRI Rp3,8 miliar, serta BPKP dan Kemenparekraf sebesar Rp1,4 miliar.
