Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) tercatat telah mengamankan 1.043 persil tanah di Sumatra seiring upaya pengamanan aset tanah perusahaan listrik tersebut.
Adapun, 1.043 persil tanah tersebut kini telah memperoleh sertifikat tanah melalui sinergi PLN dan BPN di empat provinsi di Pulau Sumatra. Keempat provinsi tersebut antara lain Riau, Jambi, Bengkulu serta Sumatra Barat.
Direktur Bisnis Regional Sumatra dan Kalimantan Muhammad Ikbal Nur PLN menjelaskan wilayah Sumatera sendiri mengambil porsi cukup besar dalam konsumsi listrik, terutama sektor industri dan bisnis.
“PLN berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur ketenagalistrikan untuk bisa mendukung kebutuhan masyarakat,” katanya dalam siaran pers, Minggu (12/9/2021).
Ikbal menyebut pihaknya terus memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat termasuk di Sumatra. Khusus untuk Sumatra Barat konsumsi listrik sektor bisnis dan industri mencapai 58,46 persen dari total konsumsi energi listrik Sumatra. Sedangkan Bengkulu mencapai 21 persen. Untuk Jambi sebesar 26,61 persen dan untuk Riau sebesar 33,5 persen.
Selain itu, PLN mematok target sertifikasi tanah di Sumatra Barat mencapai 830 persil pada 2021. Pada periode Januari sampai dengan Agustus tahun 2021 ini, telah terbit 345 sertifikat.
Baca Juga
Sedangkan di wilayah Provinsi Jambi, PLN menargetkan sertifikat tanah sebanyak 439 persil pada 2021. Sepanjang Januari – Agustus tahun 2021 ini, telah terbit 202 sertifikat tanah PLN.
Lainnya di Provinsi Riau, dari target 1.434 persil tanah bersertifikat sepanjang tahun ini, baru 429 sertifikat tanah yang berhasil diamankan oleh PLN.
Sementara itu, untuk provinsi Bengkulu target sertifikat tanah pada 2021 adalah 432 persil tanah. Sementara sampai dengan Agustus baru 67 persil tanah telah mendapatkan sertipikat.
Ikbal menyebut, koordinasi dan sinergitas antara PLN dan BPN dibawah supervisi KPK, ditargetkan aset PLN secara nasional telah 100 persen bersertifikat pada akhir tahun 2023.
“Secara nominal, aset tanah PLN di seluruh wilayah yang diselamatkan melalui program sertifikat tanah sampai hari ini sudah mencapai kurang lebih 5 triliun rupiah,” sebutnya.
Kepala Satgas Direktorat Koordinasi & Supervisi Wilayah I KPK Arief Nurcahyo juga menjelaskan langkah yang dilakukan PLN merupakan langkah strategis untuk bisa mengamankan aset negara. Memang, tak bisa dipungkiri kata Arief ada banyak tantangan dalam memenuhi target ini.
“Namun perlu ada kerja sama semua pihak untuk bisa mencapai target tersebut,” tambah Arief.
Kepala BPN Kanwil Provinsi Sumatera Barat Saiful ikut mendukung rencana PLN dalam mengamankan aset negara ini. Kata dia, BPN Sumatera Barat bergerak aktif dengan langsung menjemput bola berkas berkas yang dibutuhkan.
“Kami jemput bola juga ke PLN agar semua target yang kita canangkan bersama bisa tercapai,” ujarnya.
