Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan anggaran kesehatan yang tidak digenjot pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 dapat menyebabkan ekonomi anjlok kembali di tahun depan.
“Saya rasa tak ada yang bisa menjamin 2022 tak ada lonjakan [Covid-19]. Kita semua tentu tidak ingin karena berdampak ke masyarakat, ke perekonomian. Tapi tidak lantas menutup kemungkinan di 2022 tidak akan terjadi lonjakan,” kata Faisal saat webinar di Narasi Institute, Jumat (20/8/2021).
Faisal kesamaan pola pada APBN 2021 dan RAPBN 2022, yang dinilainya sudah antisipatif namun belum preemptive, sehingga dampak yang disebabkan oleh lonjakan kasus Covid-19, seperti yang dipicu oleh varian Delta, dapat kembali terjadi.
Seperti halnya yang terjadi awal Juli ini, pemerintah akhirnya harus mengalokasikan anggaran lagi untuk penanganan kesehatan, sehingga berdampak ke perekonomian.
Adapun, pemerintah menanggarkan Rp255,3 triliun untuk anggaran kesehatan pada RAPBN 2022. Anggaran tersebut sebesar 9,4 persen dari total pagu belanja negara yang direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun.
Sampai Semester I/2021, Covid-19 di Indonesia sempat mengalami penurunan. Namun tiba-tiba ada lonjakan atau gelombang kedua pertengahan Juni 2021.
Baca Juga
Kemudian, dia mengungkapkan adanya lonjakan di 2021 membuat pemerintah harus mengalokasikan anggaran lagi untuk penanganannya sehingga berdampak ke perekonomian termasuk kalau terjadi lonjakan di 2022.
"Artinya tidak ada yang bisa memprediksi dan ketika itu terjadi ini dampaknya tekanannya ke ekonomi, terhadap juga APBN karena pemerintah harus menambah lagi biaya untuk perlindungan sosial, kesehatan dan lain-lain,” ujar Faisal.
Oleh sebab itu Faisal menilai RAPBN 2022 masih perlu disempurnakan sebelum diresmikan menjadi APBN. Faisal khususnya mempertanyakan kenapa anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 justru menurun khususnya untuk kesehatan dan perlindungan sosial. Dia menegaskan anggaran PEN yang semakin turun, berpotensi menimbulkan masalah baru jika terjadi lonjakan kasus di 2022.
“Untuk hindari lonjakan Covid-19 di 2022, seharusnya vaksinasi terus didorong, bahkan kalau bisa dengan jenis vaksin lebih bagus kalau ingin mencegah kejadian lonjakan pandemi yang ber-impact ke ekonomi. Secara keseluruhan sektor kesehatan dianggarkan Rp255,3 triliun. Angka tersebut masih lebih rendah dibanding untuk infrastruktur yaitu Rp 384,8 triliun,” terangnya.
Adapun, pemerintah menganggarkan Rp321,2 triliun untuk program PEN 2022. Secara rinci, alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp115,9 triliun, untuk keperluan 3T (testing, tracing, dan treatment), pembiayaan vaksinasi, obat-obatan, insentif tenaga kesehatan, dan penanganan pandemi di daerah.
Selanjutnya, anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp153,7 triliun untuk bantuan sosial seperti Kartu Sembako, PKH, dan Kartu Prakerja.
