Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyebut bahwa dunia, termasuk Indonesia, harus bersiap-siap menuju kebiasaan baru untuk hidup bersama Covid-19 yang diperkirakan akan menjadi endemi.
Oleh sebab itu, Febrio menyebut diperlukan respons berbeda untuk menghadapi ketidakpastian yang baru.
Berdasarkan survei Majalah Nature di 2021, Febrio mengatakan 89 persen ilmuwan menganggap SARS-CoV-2, atau virus yang menyebabkan Covid-19, akan menjadi endemi.
Mendekati 2022, salah satu yang dilakukan pemerintah untuk menyiapkan kehidupan bersama endemi, kata Febrio, adalah alokasi belanja negara yang fokus pada perlindungan masyarakat baik di bidang kesehatan dan sosial.
Menurut Febrio, hal tersebut tercermin dari alokasi belanja negara pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 sebesar Rp2.708,7 triliun, yang diarahkan pada penanganan pandemi Covid-19.
“Bahwa kita harus siap living with endemic, maka kita pastikan bahwa perlidungan terhadap masyarakat tetap harus kuat. Di bidang kesehatan, vaksinasi akan dilanjutkan. Aktivitas di sektor kesehatan harus semakin efektif, klaim pasien, insentif tenaga kesehatan, dan obat-obatan harus selalu tersedia dengan baik,” tutur Febrio pada acara Tanya BKF: Strategi dan Outlook Perekonomian dan Kesejahteraan secara virtual, Rabu (18/8/2021).
Baca Juga
Secara rinci, dia menjelaskan alokasi belanja negara yang naik 0,4 persen dari outlook belanja 2021, diarahkan ke lima bidang utama. Pertama, melanjutkan penanganan pandemi Covid-19 dan perlindungan kepada masyarakat. Contohnya, melanjutkan vaksinasi dan penguatan beberapa program perlindungan sosial (sosial).
Kedua, reformasi struktural yang turut meliputi sistem kesehatan nasional pendidikan untuk peningkatan SDM, dan perlindungan sosial sepanjang hidup.
“Perlinsosnya itu sepanjang hayat mulai dari berada dalam kandungan, sampai juga program lanjut usia [manula],” jelasnya.
Ketiga, penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis yang terkait dengan pelayanan dasar untuk mendukung produktivitas dan bidang prioritas seperti TIK dan pangan. Keempat, melanjutkan reformasi penganggaran untuk menningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan produktif.
Kelima, melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk meningkatkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.
