Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 13 Agustus 2021 mencapai Rp320,35 triliun atau setara dengan 43 persen dari total pagu Rp744,77 triliun.
Adapun, pagu PEN sebesar Rp744,77 triliun merupakan penyesuaian yang dilakukan dari pagu sebelumnya sebesar Rp699,43 triliun, untuk menghadapi eskalasi penyebaran Covid-19 akibat varian Delta pada awal Juli lalu.
“Kami melakukan adjustment yang cukup kuat kemarin di awal Juli untuk menghadapi PPKM level 3-4 di berbagai daerah, khususnya di Jawa dan Bali. Kami perkuat pagu untuk kesehatan dan perlindungan sosial, sementara di sisi lain insentif usaha juga tetap kuat dan pemanfaatannya relatif sangat efektif,” jelas Febrio N. Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, pada Media Briefing Strategi dan Outlook Perekonomian dan Kesejahteraan, Rabu (18/8/2021).
Pertama, anggaran sektor kesehatan sudah terealisasi Rp76,64 triliun, atau setara dengan 34,7 persen dari total pagu sebesar Rp214,96 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk keperluan testing dan tracing, biaya perawatan pasien Covid-19, insentif tenaga kesehatan, pengadaan vaksin, bantuan iuran JKN, obat-obatan, dan APD.
Febrio menilai realisasi yang belum mencapai 50 persen dari pagu tersebut, mensinyalir dua macam kondisi APBN. “Kami lihat [realisasi] sebesar 34,7 persen ini tentunya ada mixed signal. Di satu sisi, kondisi itu menunjukkan kesiapan APBN untuk go to the max, pagunya disiapkan agar anggaran tidak pernah jadi masalah dalam konteks kesehatan. Tapi kalau dilihat ini penggunaannya di level 34,7 [persen], itu artinya kita masih punya ruang nantinya kalau untuk ketidakpastian yang masih bisa akan terjadi,” jelasnya.
Kedua, anggaran perlindungan sosial sudah terealisasi sebesar Rp97,18 triliun atau setara dengan 52,1 persen dari total pagu Rp186,64 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk keperluan bansos PKH bagi 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako, bantuan sosial tunai (BST), bantuan kuota internet, dan subsidi listrik.
Adapun, penyesuaian untuk menghadapi PPKM Darurat/ level 3 dan 4 sejak awal Juli lalu, pemerintah menyalurkan tambahan bantuan Kartu Pra Kerja untuk 2,82 juta orang, serta bantuan subisidi upah (BSU) untuk lebih dari 900.000 penerima.
Ketiga, anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi sudah terealisasi sebesar Rp48 triliun atau setara dengan 29,6 persen dari total pagu Rp162,40 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan pelaku usaha mikro (BPUM), IJP UMKM, IJP korporasi, penempatan dana pada perbankan, serta subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR).
Keempat, program prioritas sudah terealisasi Rp49,39 triliun atau 41,9 persen dari total pagu Rp117,94 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk program padat karya kementerian/lembaga, pariwisata, ketahanan pangan, penyediaan infrastruktur TIK, dan kawasan industri.
Kelima, anggaran insentif usaha telah terealisasi Rp51,15 triliun atau setara dengan 81,4 persen dari total pagu Rp62,83 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk insentif PPh 21 DTP bagi pemberi kerja, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan, PPN DTP properti, PPnBM mobil.
“Kami juga merespons dalam konteks PPKM. Beberapa insentif yang sudah diberikan, lalu kami perpanjang. Mulai dari properti, mobil, dan termasuk insentif bagi kios di pusat perbelanjaan,” tutupnya.
