Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Targetkan Pendapatan per Kapita US$12.200 pada 2030

UU Cipta Kerja yang telah disusun sebelum pandemi diharapkan dapat menarik masuk banyak investasi ke Indonesia. Diharapkan investasi yang masuk dapat membuka lapangan kerja untuk rata-rata 3 juta penduduk yang menjadi pekerja baru setiap tahunnya.
Sejumlah pekerja pabrik rokok menghitung uang Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran saat pembagian di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (21/5/2019)./ANTARA-Yusuf Nugroho
Sejumlah pekerja pabrik rokok menghitung uang Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran saat pembagian di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (21/5/2019)./ANTARA-Yusuf Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA - Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi mengatakan pemerintah menargetkan pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai sekitar US$12.200 pada 2030.

“Upaya kita mencapai peningkatan pendapatan per kapita di Indonesia pada 2025 sebesar US$6.305. Diharapkan pada tahun 2035 kita telah masuk dalam bonus demografi, pada tahun 2030 pendapatan per kapita Indonesia US$12.200,” kata Elen dalam webinar di Jakarta, Jumat (20/8/2021).

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 kemarin. Dengan UU ini, Indonesia mengharapkan dapat segera pulih dari pandemi Covid-19 dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari 5 persen per tahun.

UU Cipta Kerja yang telah disusun sebelum pandemi diharapkan dapat menarik masuk banyak investasi ke Indonesia. Diharapkan investasi yang masuk dapat membuka lapangan kerja untuk rata-rata 3 juta penduduk yang menjadi pekerja baru setiap tahunnya.

“Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menampung paling tidak 9,2 juta orang yang belum bekerja,” kata Elen.

Di samping itu, penerapan UU Cipta Kerja juga diharapkan dapat mempermudah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan perizinan berusaha.

“Struktur perekonomian kita ditopang oleh UMKM, namun persoalannya banyak sekali hambatan atau barrier untuk mengembangkan usaha atau naik kelas,” terang Elen.

Menurutnya, dengan menjadi usaha formal, UMKM akan lebih mudah mendapatkan berbagai akses untuk mengembangkan usaha, termasuk akses untuk pembiayaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Ropesta Sitorus
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper