Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih belum banyak menggunakan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam konstruksi bendungan.
Direktur Bendungan dan Danau Kementerian PUPR Airlangga Mardjono mengatakan pihaknya harus hati-hati dalam menggunakan skema tersebut. Pasalnya, ujar Airlangga, Undang-Undang (UU) No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) mengatur bahwa SDA tidak boleh dikuasai oleh badan usaha atau perorangan.
"Kami harus berhati-hati, walaupun di pasal lain [diatur] hal pendanaan dimungkinkan kerja sama dengan pihak lain. Kami sedang merumuskan [skema KPBU bendungan, karena skema] ini memang baru," ucapnya kepada Bisnis, Selasa (3/8/2021).
Airlangga berujar sejauh ini bendungan yang akan menggunakan skema KPBU adalah Bendungan Merangin. Menurutnya, saat ini masih dalam tahap outline business case (OBC).
Sementara itu, Airlangga menyampaikan pihaknya akan melelang tiga konstruksi bendungan baru, yakni Bendungan Jenelanta, Bendungan Cibeet, dan Bendungan Cijurey. Menurutnya, ketiga bendungan tersebut akan dilakukan pada November 2021.
Dalam hal itu, Airlangga mengatakan pihaknya akan melakukan kontrak dengan kontraktor pemenang lelang Bendungan Mbay. Airlangga berujar kegiatan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.
Baca Juga
Airlangga sebelumnya mencatat pendanaan bendungan yang hanya berasal dari dalam negeri adalah Bendungan Mbay, Cibeet, dan Cijurey. Sementara itu, pendanaan konstruksi Bendungan Jenelanta dari pinjaman luar negeri.
Di sisi lain, Airlangga berujar akan menunda penyelesaian 12 bendungan hingga 2027. Mulainya pembangunan Ke-12 bendungan tersebut akan dibagi menjadi tiga tahap, yakni 4 unit pada 2021, 4 unit pada 2022, dan 4 unit pada 2023.
Dengan demikian, penyelesaian konstruksi bendungan yang sebelumnya dijadwalkan rampung pada 2024 akan mundur menjadi 2027. Menurutnya, penundaan penyelesaian konstruksi tersebut disebabkan oleh pengetatan anggaran yang diramalkan akan terus terjadi.
Dengan demikian, penambahan bendungan pada masa pemerintahan saat ini akan mencapai 61 unit bendungan. Angka lebih rendah dari target awal sebanyak 75 unit.
Airlangga mencatat 61 bendungan tersebut akan menambah volume tampung air di atas tanah sebanyak 3,7 miliar meter kubik. Hasil tampungan air tersebut berpotensi mengairi lahan pertanian seluas 367.000 hektare dan menyediakan air baku sebanyak 52,27 meter kubik per detik.
Seluruh bendungan tersebut juga dapat mengendalikan banjir sebanyak 13.185 meter kubik per detik. Sementara itu, potensi energi yang dihasilkan mencapai 152 megawatt.