Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan sedang menggodok rencana aksi untuk mempercepat beberapa proyek infrastruktur pada semester II/2021. Hal tersebut dilakukan lantaran pandemi Covid-19 telah menahan beberapa proyek infrastruktur.
Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR Bob Arthur Lambogia mengatakan pandemi Covid-19 telah menahan arus komponen konstruksi akibat kebijakan pembatasan mobilitas. Selain itu, sebagian tenaga kerja juga telah terjangkit Covid-19, bahkan sebagian telah menjadi korban pandemi.
"Dalam suasana ini kami harus ada antisipasi. Kami akan mengkaji keadaan di lapangan dan membuat action plan agar terjadi kelancaran [konstruksi infrastruktur]," katanya kepada Bisnis, Kamis (29/7/2021).
Bob berujar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah mempengaruhi proses konstruksi, khususnya di luar Pulau Jawa. Pasalnya, kata Bob, arus bahan material konstruksi dengan volume besar tersendat lantaran kapasitas pelabuhan di dalam negeri dibatasi selama PPKM berlangsung.
Bob menyampaikan sebagian proyek infrastruktur di Pulau Jawa masih berlangsung. Namun demikian, perkembangan konstruksi proyek-proyek tersebut tertahan mengingat kapasitas tenaga kerja di tempat konstruksi dibatasi dan memiliki protokol kesehatan yang ketat.
"[Hal tersebut] menyebabkan [proses konstruksi] agak terhambat. Jadi, kecepatannya tidak seperti dalam waktu normal," ucapnya.
Adapun, Bob mengatakan salah satu proyek yang masih dijalankan adalah konstruksi Giant Sea Wall di Ibu Kota. Sebelumnya, Bob menyatakan pihaknya sedang mengerjakan desain tanggul untuk sekitar 7 kilometer tanggul yang belum dibangun di Jakarta.
Bob menyampaikan pembangunan tanggul tersebut dikerjakan oleh dua pihak, yakni Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta bertanggungjawab untuk membangun 22 Kilometer dari total panjang tanggul yang mencapai 33 Kilometer.
| Baca Juga : 13 Bendungan Akan Selesai Tahun 2023 |
|---|
Bob menjelaskan dari rencana yang telah disusun, Kementerian PUPR akan membangun tanggul laut sepanjang 1,58 kilometer pada periode 2020—2022.
"Setelah selesai membangun 4,83 kilometer tanggul laut, kami perlu membangun sepanjang 6,17 kilometer lagi yang tersisa dari rencana sepanjang 11 kilometer, untuk periode 2020—2022 kami akan membangun 1,58 kilometer, di mana tahun ini kami membagi proyek ini ke dalam dua paket pekerjaan," katanya.
Paket pertama yaitu pembangunan tanggul di wilayah Cilincing, Jakarta Utara dengan pagu anggaran senilai Rp274 miliar, sedangkan paket kedua yaitu pembangunan tanggul di dua lokasi yakni Kamal Muara wilayah DKI Jakarta dan di wilayah Banten. Untuk paket kedua ini, pihaknya menyiapkan pagu anggaran Rp443 miliar.
Usai merampungkan pekerjaan tanggul laut tahap IV pada 2022, PUPR akan melanjutkannya dengan pembangunan tahap V pada periode 2022—2023 dengan rencana pembangunan tanggul sepanjang 2,65 kilometer. "Setelah ini selesai, barulah sisanya akan kami kerjakan setelah 2023 nanti secara bertahap."
Sejak dimulai pada 2014, proyek pembangunan tanggul laut untuk pengamanan pantai di utara pulau Jawa khususnya ibu kota, sudah selesai sepanjang 4,83 kilometer.
Sebelumnya proyek tanggul laut ini juga melibatkan pelaku swasta. Namun, sejak pemda DKI mencabut 13 izin pulau reklamasi, swasta memilih angkat kaki dari proyek tersebut.
