Bisnis.com, JAKARTA - Laporan terbaru Bank Dunia mengenai teknologi digital di Indonesia menggarisbawahi ketimpangan akses yang belum menyempit, meskipun percepatan adopsi layanan berkemampuan internet selama pandemi kemungkinan telah mendorong pertumbuhan ekonomi digital.
Dalam laporan bertajuk "Beyond Unicorn: Memanfaatkan Teknologi Digital untuk Inklusi di Indonesia", disebutkan bahwa kesenjangan konektivitas dasar tetap menjadi rintangan utama di Indonesia.
Hampir setengah dari populasi orang dewasa masih belum memiliki akses ke teknologi digital, sementara kesenjangan konektivitas perkotaan dan pedesaan belum menyempit. Proporsi orang dewasa Indonesia yang mengakses internet telah meningkat dari 13 persen pada 2011 menjadi 51 persen pada 2019.
Selain itu, 62 persen orang dewasa Indonesia di daerah perkotaan terhubung ke internet dibandingkan dengan 36 persen di daerah pedesaan, sementara itu masing-masing 20 persen dan 6 persen pada 2011.
Penduduk Indonesia di 10 persen teratas dari distribusi pendapatan lima kali lebih terhubung daripada mereka yang berada di 10 persen terbawah.
Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste mengatakan mengatasi kesenjangan digital melampaui upaya untuk mengurangi kesenjangan konektivitas. Menurutnya akan sangat penting untuk membantu warga mengembangkan keterampilan untuk memaksimalkan peluang digital, terutama untuk pekerjaan yang lebih baik.
Baca Juga
"Pada saat yang sama, sama pentingnya bagi pemerintah untuk mengatasi tantangan terkait regulasi dan lingkungan bisnis agar perusahaan dapat berinovasi dan bersaing secara efektif," katanya dalam webinar, Kamis (29/7/2021).
Penduduk Indonesia yang terhubung ke internet adalah salah satu populasi paling aktif di dunia yang menghabiskan enam jam sehari untuk online. Sebagian besar dari populasi ini siap untuk mengintensifkan interaksi digital mereka dengan pemerintah.
Namun, fragmentasi data dan penggunaan sistem identitas digital nasional yang belum komprehensif adalah beberapa tantangan utama yang menahan pemerintah dari transformasi digital yang lebih luas.
Agar Indonesia dapat memanfaatkan teknologi digital untuk inklusi yang lebih besar, laporan baru ini menekankan tiga prioritas kebijakan.
Pertama, meningkatkan konektivitas digital dan universalisasi akses ke internet berkualitas tinggi melalui upaya-upaya seperti meningkatkan kejelasan peraturan seputar berbagi infrastruktur telekomunikasi.
Kedua, memastikan ekonomi digital bekerja untuk semua. Hal ini dapat didukung oleh logistik yang lebih baik dan investasi yang lebih besar dalam keterampilan yang relevan untuk era digital.
Ketiga, penggunaan teknologi digital untuk memberikan layanan publik yang lebih baik, meningkatkan kualitas interaksi warga dan negara, dan membangun kepercayaan di dunia digital.
Bank Dunia juga menyebut masyarakat Indonesia yang terlibat secara digital sekarang mengalami bagaimana teknologi membentuk kembali kehidupan mereka dan aktivitas komersial yang berkontribusi pada pengalaman konsumen yang lebih baik.
Namun, peluang tersebut seringkali terbatas pada kelompok demografis tertentu dengan tingkat keterampilan yang relatif lebih tinggi.
Laporan tersebut merekomendasikan pengembangan kerangka ID digital nasional untuk memungkinkan orang Indonesia membuktikan identitas mereka secara online dengan aman, termasuk undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang didukung oleh badan pengawas independen. Laporan ini juga menyerukan reorientasi dari fokus sempit pada e-government ke agenda transformasi digital nasional yang lebih komprehensif.
