Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Optimalisasi Belanja Pemerintah Bisa Topang Ekonomi RI di Kuartal III/2021

Belanja pemerintah sangat penting untuk menjaga perekonomian melalui mendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 28 Juli 2021  |  16:11 WIB
Optimalisasi Belanja Pemerintah Bisa Topang Ekonomi RI di Kuartal III/2021
Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid/19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 30 November 2020 / Youtube Setpres
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di sejumlah daerah akibat eskalasi kasus Covid-19 diperkirakan dapat menyebabkan kontraksi ekonomi di sisa tahun 2021.

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2021 di kisaran 2,5 persen-3,5 persen. Proyeksi tersebut dipangkas dari proyeksi sebelumnya yaitu sekitar 3 persen.

Untuk mengatasi hal tersebut, perekonomian Indonesia sangat bergantung pada salah satunya yaitu belanja fiskal atau belanja pemerintah.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet menilai belanja pemerintah sangat penting untuk menjaga perekonomian melalui mendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.

“Ini menjadi penting untuk mendorong proses pemulihan. Setidaknya jika kita belajar dari pengalaman tahun lalu, ketika pemerintah mulai mengalokasikan belanja dalam bentuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi juga mengalami perbaikan,” jelas Yusuf pada CORE Midyear Review 2021 secara virtual, Selasa (27/7/2021).

Adapun, pemerintah tahun ini menganggarkan program PEN sebesar Rp699,43 triliun untuk 5 kluster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, program prioritas, dan insentif usaha. Sejalan dengan penerapan PPKM Darurat di awal Juli, akhirnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan anggaran PEN menjadi Rp744,75 triliun.

Yusuf menilai dengan adanya anggaran PEN, maka itu berdampak pertumbuhan belanja pemerintah, dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Pada kuartal ke III, ini yang nantinya kemudian bisa mendorong ataupun menahan agar pertumbuhan ekonomi tidak terjerembab cukup dalam di sisi belanja pemerintah pusat,” tuturnya.

Di sisi lain, Yusuf mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian dan melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran, terutama di bidang kesehatan. Pasalnya, realisasi tersebut tercatat masih rendah padahal penanganan krisis kesehatan merupakan kunci pemulihan ekonomi.

Kementerian Keuangan mencatat per 16 Juli 2021, realisasi anggaran kesehatan baru mencapai Rp277,36 triliun. Angka itu setara dengan 37,2 persen dari pagu anggaran baru untuk PPKM Darurat sebesar Rp744,75 triliun.

Tidak hanya itu, realisasi anggaran PEN daerah, kata Yusuf, juga masih perlu ditingkatkan. Dari data yang diolahnya, dia menyebut baru tiga provinsi yang sudah mencapai realisasi anggaran di atas 50 persen, memasuki semester II/2021. Daerah-daerah itu di antaranya adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.

“Dana PEN ini yang sudah disalurkan oleh pemerintah pusat kita harapkan bisa di-push oleh pemerintah daerah agar segera direalisasikan,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbn belanja pemerintah perekonomian indonesia Pemulihan Ekonomi Nasional PPKM
Editor : Hadijah Alaydrus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top