Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyiapkan server cadangan untuk mengantisipasi hambatan ekspor impor ketika ada gangguan pada Sistem Customs-Excise Information System and Automation (CEISA).
Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menjelaskan kendala akses terhadap CEISA sudah dialami sejak Kamis (8/7/2021) dan sudah kembali pulih pada Sabtu (10/7/2021). Meski demikian, pada Senin (12/7/2021) hambatan kembali terulang lagi.
Menurutnya, meski Bea Cukai menyatakan untuk membantu dengan layanan manual, tetapi hal ini sangat sulit diterapkan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat ini. Apalagi jumlah petugas Bea Cukai yang melakukan layanan juga terbatas.
“Ini menjadi pelajaran buat Bea Cukai/Kemenkeu dalam mempersiapkan server cadangan agar terhindar kejadian serupa di masa datang,” katanya, Senin (12/7/2021).
Yukki juga memaparkan dampak atas peristiwa ini adalah proses clearance di kantor layanan pelabuhan meningkat dibandingkan dengan proses clearance di kantor layanan wilayah akibat akses yang sulit, jumlah petugas terbatas, dan beban biaya pelabuhan yang progresif.
Bagi pelaku logistik, sambungnya, situasi ini sangat berpengaruh terhadap beban talangan biaya yang harus ditanggung. Alokasi arus kas yang tidak seharusnya bisa menjadi hambatan kelangsungan pelaku logistik jika kondisi CEISA tidak segera teratasi.
Baca Juga
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga mengeluhkan gangguan pada Sistem CEISA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengganggu aktivitas pelaku usaha logistik di Pelabuhan Tanjung Priok.
Wakil Ketua Kadin Bidang Transportasi, Logistik, dan Kepelabuhanan DKI Jakarta Widijanto mengatakan menerima banyak keluhan pelaku usaha transportasi, logistik dan kepabeanan di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
Pasalnya, gangguan sistem tersebut mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pelaku usaha ekspor maupun impor. Tidak berfungsinya sistem CIESA, lanjutnya, menyebabkan gangguan layanan kepabeanan seperti pengajuan dokumen impor barang (PIB), billing, pengurusan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dan nota pelayanan ekspor (NPE) tidak bisa terproses.
"Tentunya ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, barang tidak bisa keluar dari pelabuhan, biaya penumpukan [storage] dan demurage terus berjalan. Belum lagi soal ekspor. Kondisi ini juga menyebabkan penerimaan negara tidak bisa masuk optimal. Kita semua, Negara dan Pelaku usaha rugi kalau begini terus," ujarnya.
Dia juga lantas mempertanyakan solusi dari Dirjen Bea dan Cukai. Terkait hal ini, dia juga telah menyampaikan keluhan para pebisnis logistik di pelabuhan Priok itu kepada KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Tetapi, instansi itu hanya memberikan penjelasan bahwa persoalan itu akan diatasi dengan cara manual.
Widijanto mengatakan saat ini KPU Bea Cukai Priok hanya mengimbau agar masing-masing perusahaan forwarder untuk sementara dipersilakan mengisi data inward manifest NVOCC, baik yang saat ini sudah mendapatkan respons penerimaan maupun yang belum dikumpulkan sama sekali melalui form yang sudah disediakan.
