Bisnis.com, JAKARTA—Indonesia dinilai memiliki kemampuan teknis untuk mengembangkan interkoneksi jaringan listrik antarpulau besar atau super grid Nusantara. Akan tetapi, sejumlah tantangan harus diselesaikan untuk memastikan jaringan tersebut sesuai harapan.
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengatakan bahwa Indonesia telah mampu membangun jaringan fiber optik di seluruh Indonesia melalui proyek Palapa Ring.
Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki kemampuan untuk membangun konektivitas, tidak hanya di sektor telekomunikasi digital, tetapi juga interkoneksi sektor ketenagalistrikan.
“Pastinya akan banyak kendala teknis untuk bangun Nusantara super grid. Teknologinya sendiri dari apa yang saya pelajari, sudah siap pakai,” katanya dalam webinar Nusantara Super Grid: Indonesia's Energy Potential Outlook, Rabu (7/7/2021).
Hammam menuturkan, saat ini banyak insinyur di Indonesia yang memiliki pengalaman memasang pipa bawah laut untuk komunikasi dan transportasi gas. Hal itu memunculkan optimisme jika Indonesia memiliki kemampuan untuk mengerjakan super grid.
Meski begitu, faktor keekonomian menjadi tantangan besar untuk membangun super grid karena memerlukan biaya yang sangat mahal, sedangkan saat ini kemampuan keuangan negara terbatas.
Sementara itu, Pendiri Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI) Eddie Widiono mendorong pengembangan super grid Nusantara untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), dan dapat mengintegrasikan dengan sumber-sumber yang ada dengan pusat beban yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dia juga tidak memungkiri bahwa pembangunan super grid Nusantara membutuhkan investasi hingga miliaran dolar Amerika Serikat, dan memiliki risiko besar karena banyak melibatkan pembangunan kabel bawah laut.
“Ini adalah tantangan yang harus dipecahkan, dan kita harus cari keekonomian yang bisa dibangun,” ujarnya.
Pekik Argo Dahono, Peneliti dan Pakar Energi Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus penggagas konsep super grid Nusantara mengatakan bahwa pengembangan super grid bisa dibangun tanpa membebani keuangan negara dan PT PLN (Persero).
Menurutnya, pendanaan bisa dilakukan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, seperti yang diterapkan pada proyek Palapa Ring.
“Palapa Ring didanai dengan memotong sebagian pendapatan seluruh operator di Indonesia. Jadi operator mau pakai atau tidak, dia harus ikut kontribusi. Pembangunan kilang juga semua yang mau jualan minyak ikut mendanai. Ini tidak membebani negara dan PLN,” katanya.
Dengan skema ini, kata dia, nantinya pengelolaan super grid bisa dilakukan oleh suatu badan usaha yang dibentuk di bawah Kementerian ESDM.
“Kalau dibangun, nanti PLN lewatkan listriknya ya harus bayar. Kalau pakai keuangan PLN, tidak mungkin bangun super grid,” ucapnya.
