Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Laut dinilai merupakan tumpuan harapan bagi sektor transportasi manusia dan perdagangan melalui laut. Oleh karena itu, posisi ini dinilai perlu diisi oleh orang yang tepat.
Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan bahwa sektor ini merupakan tumpuan dari negara maritim. Pasalnya, visi itu pernah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2014 dalam konsep poros maritim dunia. Tol Laut yang merupakan salah satu program unggulan dari konsep itu merupakan tanggung jawab penuh dari pos perhubungan laut.
“Di era kepemimpinan Bung Karno pada periode 1950-1960an, nomenklatur perhubungan laut pernah menjadi institusi kementerian. Dua menterinya yang legendaris ialah Mayjen TNI KKO Ali Sadikin dan Komodor Mohammad Nazir, KSAL periode 1946-1948. Bung Karno paham betul terhadap visi negara maritim, sehingga menjadikan kementerian ini sebagai tulang punggungnya,” ujarnya, Sabtu (3/7/2021).
Maka dari itu tidak heran jika posisi Dirjen Hubla saat ini bisa disebut sebagai posisi direktorat jenderal yang rasa kementerian. Mengingat fungsinya yang padat dalam mengurusi kemaritiman di negara kepulauan terbesar ini. Di mata para stakeholder maritim, posisi ini sangat strategis.
Terkait kriteria Dirjen Hubla ke depan, Siswanto Rusdi telah membeberkan beberapa poin, di antaranya ialah orang yang memahami dengan saksama kondisi transportasi laut nasional.
“Dia harus pula memahami perkembangan teknologi sistem transportasi laut dan aspek-aspek lain yang terkait dengan transportasi laut seperti pelabuhan, intermoda, dan lain-lain. Tak kalah pentingnya untuk dipahami oleh kandidat Dirjen Hubla adalah praktik dan tren bisnis transportasi laut yang terus berkembang. Pola perdagangan internasional melalui laut hari ini tak lagi sama,” jelasnya.
Baca Juga
Kemudian sambung Siswanto, kriteria yang harus dimiliki adalah akses yang luas ke komunitas maritim internasional yang meliputi pelayaran, pelabuhan, perbankan, asuransi, dan sebagainya.
“Dirjen Hubla terpilih nanti harus mampu menjadi marketer bagi sektor transportasi laut Indonesia, khususnya di luar negeri. Dia tidak lagi hanya sebagai administrator seperti fungsi yang diemban saat ini,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Dirjen Hubla saat ini, R. Agus H. Purnomo akan memasuki masa pensiunnya pada Agustus 2021 mendatang.
Sejumlah nama beredar untuk menggantikannya. Nama-nama yang beredar tersebut banyak berasal dari internal Ditjen Perhubungan Laut seperti Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Arif Toha, Direktur Lalu Lintas Laut (Dirlala) Capt. Antoni Arif Priadi, Direktur Kapal dan Kepelautan (Dirkapel) Capt. Hermanta, Kepala OP Tanjung Priok Capt Wisnu Handoko, Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Andi Hartono, Kepala KSOP Utama Batam Capt Mugen Suprihatin Sartoto.
Selain nama-nama tersebut ada juga dari pejabat di internal Kemenhub yang juga berpeluang menjadi Dirjen Hubla. Antara lain Kepala BPSDM Perhubungan Capt Sahattua P Simatupang dan Kepala Balitbang Kemenhub Umar Aris.
