Bisnis.com, JAKARTA – Indonesian National Shipowners' Association (INSA) membantah sektor pelayaran menjadi faktor terbesar yang menyebabkan tingginya biaya logistik di Indonesia.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan penurunan biaya logistik menjadi penting untuk memperbaiki efisiensi secara internal agar investor kembali melirik Indonesia. Terkait dengan biaya logistik ini pula, sektor pelayaran yang selalu disorot sebagai biang keroknya. Prakteknya, komponen ini hanya berkisar sebesar 19 persen.
“Kami sebagai kambing hitam penyumbang logistik yang besar. Kalau mau membuka, sebetulnya porsi beban biaya pelayaran bukan yang terbesar dalam biaya logistik. Ada komponen lain penyumbang sebenarnya. Komponen biaya logistik ditanggung kapal itu hanya berkisar 19 persen. Sisanya bisa kita lihat sendiri,” katanya, Selasa (29/6/2021).
Sebelumnya, Carmelita juga menilai pelayaran nasional belum berdaya saing karena dibebani biaya yang tidak selaras seperti yang didapatkan oleh negara lain. Diantaranya, bunga bank untuk pengadaan kapal hingga sebesar 14 persen juga dengan tenor yang pendek, dan berbagai macam pajak membebani pelayaran.
Oleh karena itu untuk mempertahankan efisiensi dan mengejar target biaya logistik, dia mengharapkan operator pelabuhan bisa menahan diri untuk tidak menaikkan tarif terlebih di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung. Target pemerintah pemerintah ingin menurunkan biaya logistik ke level 17 persen pada 2024.
Dia berpendapat implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) yang diinisiasi oleh pemerintah saat ini sudah baik dan terkoordinir menjadi kunci mengejar target tersebut. Biaya logistik Indonesia memang masih cukup tinggi yakni sebesar 24 persen dari PPDB.
Baca Juga
Kendati memang tak apple to apple kalau membandingkan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura yang berkisar antara 8-13 persen tetapi capaiannya bisa dijadikan contoh karena menyangkut daya saing.
Carmelita lantas memberikan catatan selanjutnya untuk mengejar efisiensi logistik yang meliputi penurunan biaya mencakup persoalan biaya pelabuhan in out clearance, tambah labuh, pandu tunda, bongkar muat, transhipment, kontainer kosong, pengoperasian pelabuhan 24/7, kedalaman pelabuhan, mempercepat bongkar muat hingga menghilangkan waktu antrean kapal.
Selanjutnya, kata dia , terkait dengan regulasi pelayaran dan penegakan hukum laut yang diharapkan bisa melalui satu pintu saja. Tak hanya itu diperlukan pula penambahan periode kegiatan docking kapal bendera Indonesia yang saat itu maksimal 3 tahun sedangkan kapal negara lain 15 tahun dari baru.
Termasuk, kata dia, periode masa berlaku sertifikat saat ini maksimal 36 bulan yang mencapai 15 jenis hingga 30 jenis harusnya bisa lebih panjang masa berlakunya dan lebih ringkas jenisnya.
Di luar itu, pemberantasan pungli dan premanisme di dalam dan luar lingkungan pelabuhan harus dilakukan. Sejalan juga dengan upaya efisiensi jasa lain seperti trucking, pergudangan, dan terminal.
“Harus membuka diri mencari solusi pos biaya efisien, peningkatan muatan balik kapal terutama di wilayah timur. Sehingga bisa membangun wilayahnya dan mengangkat potensi wilayah untuk industri di wilayah barat,” tekannya.
