Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyebut industri pelayaran memerlukan dukungan pendanaan untuk meningkatkan daya saing.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan lebih dari 90% aktivitas perdagangan global melalui laut. Di domestik, pelayaran berperan sebagai tulang punggung kegiatan logistik nasional mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.
Menurutnya, pelayaran merupakan industri padat modal, yang membutuhkan dukungan pendanaan yang besar, baik untuk modal kerja operasional maupun investasi jangka panjang. Modal kerja yang dimaksud adalah gaji awak kapal, jasa kepelabuhanan, hingga kewajiban pajak, dan biaya bahan bakar, sedangkan investasi jangka panjang terkait dengan pengadaan kapal.
"Dukungan pendanaan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha pelayaran nasional bila ingin bersaing dalam pelayaran global," kata Carmelita dalam keterangannya, Jumat (23/5/2025).
Dia menambahkan perusahaan pelayaran biasa memanfaatkan skema kredit perbankan maupun non perbankan untuk modal investasi kapal. Namun, dengan kendala operasional yang dihadapi, pelayaran dikategorikan sebagai profil usaha yang berisiko tinggi.
Akibatnya, kredit pengadaan kapal nasional masih dikenakan bunga bank sampai 14 persen dengan tenor berkisar 5 tahun. Sebagai perbandingan, fasilitas pendanaan terhadap industri pelayaran di negara lain hanya dikenakan bunga sekitar satu sampai dua persen di atas libor dan tenor bisa sampai 10 tahun.
Baca Juga
Carmelita berpendapat dukungan pendanaan yang belum optimal tersebut membuat pelayaran nasional belum berdaya saing. Apalagi di tengah tuntutan peremajaan kapal berteknologi ramah lingkungan agar kapal-kapal merah putih dapat comply dengan regulasi internasional, tentu dukungan pendanaan kapal menjadi sangat krusial.
Sejumlah negara, lanjutnya, memberikan skema akses pendanaan pada sektor pelayaran, salah satunya Singapura yang menyediakan skema shipping trust sebagai salah satu cara pembiayaan kapal. Adapun di Inggris terdapat skema shipping funds yang dikelola oleh perusahaan manajemen investasi dan investor langsung yang fokus pada sektor pelayaran.
INSA mengusulkan agar angkutan laut dapat dikategorikan sebagai infrastruktur, sehingga skema pembiayaan angkutan laut disamakan dengan skema pembiayaan infrastruktur lainnya, seperti pelabuhan dan jalan tol. Dengan demikian, perbankan nasional akan memberikan dukungan pendanaan dengan bunga bank rendah dan tenor panjang.
Tak hanya itu, INSA bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) juga telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerja Sama Peningkatan Pemahaman Pasar Modal di Indonesia, sebagai salah satu upaya INSA dalam memberikan alternatif pendanaan bagi perusahaan pelayaran nasional untuk mendapatkan dana segar dari pasar modal.
Tantangan dalam upaya mendapatkan dukungan pendanaan yang kompetitif akan dibahas secara komperhensif di 1st Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 yang akan digelar pada 26-28 Mei 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.
IMW 2025 merupakan inisiatif Kementerian Perhubungan yang mengikutsertakan PT Pertamina International Shipping (PIS), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan INSA.
