Bisnis.com, JAKARTA - Wilayah kerja Mahakam telah mendapatkan perhatian pemerintah dengan pemberian insentif guna mendongkrak keekonomian kegiatan produksinya. Selain Mahakam, wilayah kerja lain dengan kondisi lapangan yang sudah tua dinilai perlu perhatian.
Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai pemberian insentif akan sangat baik diberikan kepada wilayah kerja-wilayah kerja minyak dan gas bumi yang sudah mengalami penurunan produksi alamiah akibat umur yang sudah tua.
"Tujuan insentif ini saya kira bisa membantu KKKS dan juga tidak mengurangi jatah pemerintah secara signifikan," katanya kepada Bisnis, Minggu (20/16/2021).
Penurunan produksi dari lapangan tua disebut sebagai salah satu penyebab terus merosotnya capaian produksi siap jual atau lifting migas di dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan dalam dua tahun terakhir permintaan energi fosil itu mengalami penurunan, sehingga kontraktor kontrak kerja sama banyak yang mempertimbangkan untuk melanjutkan program peningkatan.
Dia melanjutkan, penyebab lainnya turunya produksi dalam negeri adalah kondisi banyaknya sumur migas yang saat ini sudah berusia tua. Hal itu membuat kinerja pengeboran minyak mengalami penurunan.
Baca Juga
Pada beberapa sumur, lanjut Arifin, kandungan air yang keluar dari proses pengeboran lebih banyak dibandingkan jumlah minyak yang dihasilkan. Kondisi yang disebut water cut tersebut telah banyak dialami KKKS.
Dengan kondisi itu, banyak KKKS yang meninggalkan sumur-sumur tersebut karena sudah tidak lagi mencapai nilai keekonomiannya.
"Yang harus kita perhatikan juga dari tahun ke tahun memang kondisinya agak menruun karena sumur kita yang sudha menurun produktifitasnya dan beberapa sumur akan berkurang apabila indikasi water cut. Ini lah yg menyebabkan sumur tua ditinggalkan KKKS sebelumnya karena lebih banyak produksi air dibanding minyak," jelasnya.
Dalam perkembangan yang terbaru, pemerintah telah menyetujui usulan insentif fiskal yang diajukan oleh PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) untuk pengembangan Blok Mahakam di Kalimantan Timur.
Adapun, paket insentif Mahakam yang diberikan meliputi relaksasi first tranche petroleum (FTP), pemberian investment credit, depresiasi yang dipercepat, fasilitas PPN yang tidak ditagih dan pengurangan land building tax (pajak bumi dan bangunan/PBB) untuk kegiatan bawah permukaan, serta pembebasan biaya sewa penggunaan barang milik negara (BMN).
Paket insentif tersebut telah ditetapkan melalui amandemen kontrak bagi hasil (production sharing contract) Mahakam dengan tanggal efektif per 1 Januari 2021.
Blok Mahakam menjadi lapangan produksi pertama yang diberikan insentif fiskal berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2017.
"Persetujuan paket insentif ini akan memungkinkan PHM untuk mengerjakan proyek pengembangan yang tertunda, memaksimalkan pemulihan sumber daya, dan menjamin kelangsungan bisnis dan operasi Blok Mahakam hingga akhir kontrak pada 2037," ujar Arifin.
Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Budiman Parhusip mengapresiasi pemberian insentif yang diberikan pemerintah. Dia mengatakan bahwa insentif ini akan membuat Blok Mahakam bisa dikembangkan lebih lanjut untuk menambah cadangan dan produksi.
"Ini menunjukkan pemerintah dan SKK Migas sangat terbuka untuk berdiskusi agar pengembangan lapangan dan optimasi lapangan bisa dilakukan dan berlanjut untuk menambah cadangan produksi untuk mempertahankan kemandirian energi," kata Budiman.
Selain Blok Mahakam, Pertamina juga telah mengajukan usulan insentif untuk pengembangan dua blok terminasi lainnya, yakni Blok Sanga-Sanga yang dikelola oleh Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) dan dan Blok East Kalimantan – Attaka yang dikelola oleh Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT).
"Kami telah mengajukan [insentif] untuk PHSS dan PHKT. Dua itu sedang didiskusikan dengan SKK Migas dan pemerintah," ungkapnya.
