Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Biden Ubah Kebijakan Trump soal Daftar Hitam Perusahaan China

Pemerintah AS minggu ini akan membuat daftar perusahaan yang bisa menghadapi hukuman finansial kalau mereka terhubung ke sektor teknologi pertahanan dan pengawasan China.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 03 Juni 2021  |  09:43 WIB
Presiden AS Joe Biden. JIBI - Bisnis/Nancy Junita @joebiden
Presiden AS Joe Biden. JIBI - Bisnis/Nancy Junita @joebiden

Bisnis.com, JAKRTA - Presiden Joe Biden akan mengubah larangan Amerika Serikat terhadap investasi di perusahaan yang terkait dengan militer China setelah kebijakan era Trump ditentang di pengadilan dan membuat investor bingung tentang sejauh mana koneksinya ke anak perusahaan.

Dilansir Bloomberg, Kamis (3/6/2021), seorang sumber mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan AS minggu ini akan membuat daftar perusahaan yang bisa menghadapi hukuman finansial kalau mereka terhubung ke sektor teknologi pertahanan dan pengawasan China. Lagkah itu disebut sesuai perintah amendemen Biden.

Sampai sekarang, catatan mengenai sanksi keuangan dan daftar perusahaan yang ditarget ada pada laporan Kementerian Pertahanan AS yang diamanatkan oleh Kongres.

Surat keputusan presiden terbaru itu, yang akan ditandatangani oleh Biden akhir pekan ini, akan mengubah kriteria entitas yang masuk daftar hitam untuk menangkap mereka yang beroperasi di sektor teknologi pertahanan atau pengawasan. Trump selama ini menargetkan perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau berafiliasi dengan militer China.

Pemerintah Biden berupaya untuk mempertahankan sejumlah besar entitas yang sebelumnya terdaftar dan Kantor Pengawasan Aset Asing Kementerian Keuangan AS akan menambahkan entitas baru sebagai bagian dari surat keputusan itu. Sumber itu juga mengungkap, Kementerian Keuangan AS akan berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dalam proses pencatatan tersebut.

Juru bicara Gedung Putih dan Departemen Keuangan tidak menanggapi permintaan komentar atas isu tersebut.

Setelah dua perusahaan China menentang perintah tersebut, tim Biden mengatakan bahwa revisi kebijakan itu diperlukan untuk memastikannya sah secara hukum dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan mengalihkan tanggung jawab ke Kementerian Keuangan, tim Biden bertujuan untuk memperkuat kedudukan hukum atas keputusan tersebut, kata sumber itu.

Peninjauan kembali pemerintah terhadap larangan tersebut diawasi dengan ketat di parlemen karena para politisi sangat menginginkan sikap yang lebih keras terhadap Beijing.

Senator Tom Cotton, seorang Republikan Arkansas, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu bahwa sangat penting bagi pemerintah AS untuk terus memperluas daftar perusahaan militer China. Perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya tidak memiliki akses ke teknologi dan pasar modal AS, katanya.

“Kami telah mempersenjatai dan mendanai pesaing utama kami,” katanya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china amerika serikat Joe Biden

Sumber : Bloomberg

Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top