Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat mengumumkan tarif 25 persen atas impor senilai lebih dari US$2 miliar dari 6 negara atas pajak layanan digital mereka, tetapi segera menangguhkan bea masuk untuk memberikan waktu bagi negosiasi pajak internasional dilanjutkan.
Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mengatakan telah menyetujui pengenaan tarif atas barang-barang dari Inggris, Italia, Spanyol, Turki, India, dan Austria.
Keputusan itu keluar setelah penyelidikan Pasai 301 dari Undang-Undang Perdagangan AS Tahun 1974 menyimpulkan pajak digital mereka mendiskriminasi perusahaan-perusahaan AS.
USTR menerbitkan daftar impor dari 6 negara yang akan menghadapi tarif jika negosiasi pajak internasional gagal mencapai solusi yang melarang negara-negara mengenakan pajak layanan digital sepihak.
USTR mengatakan akan mengenakan tarif 25 persen pada barang-barang senilai sekitar US$887 juta dari Inggris, termasuk pakaian, mantel, alas kaki dan kosmetik, dan barang-barang senilai US$386 juta dari Italia, termasuk pakaian, tas tangan, dan lensa optik.
Lembaga itu juga akan mengenakan tarif pada barang senilaiUS$323 juta dari Spanyol, US$310 juta dari Turki, US$118 juta dari India, dan US$65 juta dari Austria.
Baca Juga
Berdasarkan pengakuan seorang pejabat USTR, dikutip dari Antara, Kamis (3/6/2021), tarif potensial berdasarkan data impor 2019 bertujuan untuk menyamai jumlah pajak digital yang akan dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan AS.
Langkah ini menggarisbawahi ancaman pembalasan AS ketika para menteri keuangan dari negara-negara G7 bersiap untuk bertemu di London pada Jumat (4/6/2021) dan Sabtu (5/6/2021) untuk membahas keadaan negosiasi pajak, termasuk perpajakan perusahaan teknologi besar dan proposal AS untuk pajak perusahaan minimum global.
Tarif AS yang mengancam Prancis atas pajak digitalnya ditangguhkan pada Januari untuk memberikan waktu bagi negosiasi.
Perwakilan Dagang AS Katherine Tai mengatakan dia fokus pada menemukan solusi multilateral untuk pajak digital dan masalah pajak internasional lainnya dan berkomitmen untuk mencapai konsensus melalui negosiasi OECD dan G20.
"Tindakan hari ini memberikan waktu bagi negosiasi tersebut untuk terus membuat kemajuan sambil mempertahankan opsi guna mengenakan tarif berdasarkan Pasal 301 jika diperlukan di masa depan," tambah Tai.
Seorang juru bicara pemerintah Inggris mengatakan pajak Inggris ditujukan untuk memastikan perusahaan-perusahaan teknologi membayar bagian pajak yang adil dan bersifat sementara.
"Pajak layanan digital kami wajar, proporsional, dan tidak diskriminatif. Ini juga sementara dan kami bekerja secara positif dengan mitra internasional untuk menemukan solusi global buat masalah ini. Kami akan menghapus DST [digital services tax] ketika itu diterapkan," kata juru bicara tersebut.
