Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memasukkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur di dalam kebijakan fiskal 2022. Ini sebagai upaya reorientasi pemerataan pembangunan dan transformasi perekonomian.
“Di mana kebutuhan Indonesia masa depan yang modern, mobilitas tinggi, demografi berubah, dan lingkungan sustainable,” katanya saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senin (31/5/2021).
Pada materi yang disampaikan Sri Mulyani, pemindahan ibu kota menjadi penting karena merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan, non-Jawa dan non-Jakarta sentris.
Selain itu juga demi keseimbangan antara cita-cita kemajuan bangsa, kehati-hatian, dan kempuan daya dukung keuangan negara.
Dukungan pembiayaan dan mitigasi risiko pemindahan ibu kota ini melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, pemberdayaan swasta, dan penugasan badan usaha milik negara.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga dan mengawal pembangunan dalam tingkat yang rasional serta beralasan.
Baca Juga
Dengan begitu, kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang terhadap kebutuhan pembangunan pemulihan ekonomi, konsolidasi fiskal, serta tetap melihat Covid-19 sebagai jangka pendek tidak akan mengalami perubahan.
“Sehingga kita tetap bisa menjaga berbagai kepentingan secara seimbang,” jelasnya.
