Bisnis.com, JAKARTA - Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 hingga 21 Mei 2021 sebesar Rp183,98 triliun, atau sebesar 26,3 persen dari total pagu anggaran Rp699 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan realisasi hingga kuartal I/2021 mencapai Rp123,26 triliun atau terjadi kenaikan Rp60,72 triliun per 21 Mei 2021.
Realisasi PEN dibagi menjadi untuk lima kebutuhan yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha. Untuk kesehatan, realisasi per kuartal I/2021 mencapai Rp14,9 triliun, dan Rp31,64 triliun atau 18 persen dari total pagu sebesar Rp172 triliun, per April 2021.
Sri Mulyani mengatakan dana tersebut digunakan untuk membayar kebutuhan penanganan 177.760 pasien, membayar insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, kebutuhan obat, APD, pengadaan vaksin sebanyak 32,86 juta dosis, dan pembayaran PBI bagi masyarakat miskin.
"Jadi, semuanya ini adalah anggaran yang langsung dinikmati masyarakat dan kita juga memberikan insentif pajak bagi impor berbagai alat-alat kesehatan," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Selasa (25/5/2021).
Lalu, realisasi anggaran PEN untuk perlindungan sosial per kuartal I/2021 mencapai Rp44 triliun, dan Rp57,4 triliun atau 39 persen dari total pagu anggaran Rp148,27 triliun, per April 2021.
Adapun, penerima dari dana tersebut adalah hampir 10 juta keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), 15,93 juta orang penerima kartu sembako, 10 juta KPM Bantuan Sosial Tunai (BST), 4,13 juta kelompok masyarakat/keluarga penerima BLT Desa, 2,77 juta penerima program Prakerja, serta 27,67 juta pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen menerima internet gratis.
Untuk realisasi PEN program prioritas lainnya, realisasinya relatif masih lebih kecil dibandingkan dengan bidang lainnya. Hingga April 2021, realisasi baru mencapai 18 persen atau Rp23,2 triliun dari total pagu Rp127 triliun. Sementara, per kuartal I/2021 realisasi mencapai Rp12,6 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk 567.000 tenaga kerja padat karya kementerian/lembaga (K/L), pemulihan sektor pariwisata, ketahanan pangan seperti food estate, ICT, dan pembangunan kawasan industri.
Di bidang korporasi, relisasi PEN 2021 adalah Rp42,23 triliun dari total pagu Rp193,74 triliun per April 2021. Dana tersebut digunakan untuk membantu 9,8 juta usaha kecil, memberikan jaminan bagi akses kredit modal kerja untuk usaha kecil sebesar Rp12,53 triliun, serta jaminan pemerintah sebesar Rp514 miliar untuk pinjaman korporasi melaui perbankan.
"Dan kita menempatkan dana pemerintah yang murah di perbankan untuk mendukung bank menyalurkan kredit sebesar Rp380 triliun kepada 5,13 juta debitur. Ini semuanya dipakai untuk bisa memulihkan aktivitas usaha," ujarnya.
Terkahir, realisasi PEN 2021 untuk insentif usaha per April 2021 sebesar Rp29,51 triliun atu 52 persen dari total pagu Rp56,73 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk PPh 21 DTP untuk 89.608 pekerja, PPh final UMKM DTP untuk 124.736 UMKM, pembebasan PPh 22 Impor untuk 15.366 wajib pajak (WP), dan pengurangan angsuran PPh 25 untuk 68.040 WP.
Lalu, pengembalian pendahuluan PPN untuk 1.102 WP, penggunaan tarif PPh Badan yang dapat diamfaatkan seluruh Wp badan, PPN DTP Properti untuk 375 penjual, dan PPnBM Mobil untuk 5 merek (penjual).
"Dan ini harusnya masyarakat menikmati pengurangan PPnBM tersebut yang sesuai diumumkan oleh pemerintah," pungkasnya.
