Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Luhut Bilang Ada Potensi Belanja Barang Produk Lokal di APBN Rp300 Triliun per Tahun

Jika Rp300 triliun atau setara dengan US$22 miliar dapat mengalir pada produk dalam negeri maka dalam lima tahun sudah lebih dari US$100 miliar belanja yang bisa dinikmati produk anak negeri.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bisnis/Abdullah Azzam
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyayangkan adanya potensi belanja produk dalam negeri sekitar Rp300 triliun setiap tahunnya tetapi belum bisa dilakukan saat ini.

Menurut Luhut, angka itu didapat setelah dirinya meminta stafnya untuk menyisir kebutuhan Kementerian/Lembaga (K/L) selama ini.

"Jadi di APBN ada anggaran belanja barang Rp1.300 triliun, awalnya staf saya sudah menyisir awalnya ada Rp470 triliun yang bisa dibelanjakan di dalam negeri, lalu saya minta lagi dan didapatlah angka terendah Rp300 triliun setahun yang bisa dialokasikan untuk produk anak negeri," katanya dalam pembukaan Festival Joglosemar, Kamis (20/5/2021).

Luhut menyebut salah satu kendala yang selama ini kerap dialami produsen dalam negeri adalah produknya tidak masuk dalam e-katalog yang bisa diakses oleh K/L. Untuk itu, dia meminta LKPP lebih terbuka karena terbukti saat ini pembelian produk impor jumlahnya lima kali dari pembelian produk dalam negeri.

Menurut Luhut, jika Rp300 triliun atau setara dengan US$22 miliar dapat mengalir pada produk dalam negeri maka dalam lima tahun sudah lebih dari US$100 miliar belanja yang bisa dinikmati produk anak negeri.

"Saya memakai dolar karena bisa dicek sendiri betapa sulitnya mendapat investasi asing US$1 miliar per tahun bahkan US$100 miliar lebih dalam lima tahun. Jadi yang sudah ada di depan mata ini akan kami kawal ke depan bersama kementerian lain," ujarnya.

Menurut Luhut, dirinya juga telah menyampaikan langsung pada Presiden untuk BPKP melakukan audit pada setiap K/L dan mencari celah yang tepat untuk bisa melaksanakan hal ini.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ipak Ayu
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper