Bisnis.com, JAKARTA — Usulan pinjaman lunak untuk pelaku usaha biro perjalanan wisata masih dalam tahap pembahasan awal di level internal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf Hengky Manurung mengatakan Kemenparekraf sedang membahas sejumlah hal mendasar, di antaranya mekanisme penyaluran serta platform yang akan digunakan.
“Saat ini sedang ditelusuri bagaimana cara penyalurannya, apakah akan melalui transfer daerah? Atau bagaimana. Mekanismenya sedang dibangun semua,” ujar Hengky ketika dihubungi, Selasa (20/4/2021).
Menurutnya, pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menjadi komponen yang menentukan jumlah bantuan yang akan disalurkan nantinya untuk biro perjalanan wisata.
Namun, sejauh ini belum dapat dipastikan apakah bantuan tersebut akan disalurkan dalam bentuk pinjaman lunak atau insentif lainnya.
Selain itu, sambung Hengky, pemerintah belum mengetahui berapa nilai bantuan yang akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan pelaku industri biro perjalanan wisata.
Menurut Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita), pinjaman lunak menjadi salah satu opsi paling masuk akal agar pelaku usaha biro perjalanan wisata mampu memanfaatkan momentum pembukaan kembali pintu pariwisata bagi wisatawan mancanegara di sejumlah destinasi khusus pada Juni 2021.
Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana membuka kembali pintu masuk bagi wisatawan mancanegara asal Uni Emirat Arab dan Qatar melalui penerapan travel corridor arrangement pada Juni dan Juli tahun ini.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pembahasan sudah memasuki tahap lanjut dengan kedua negara terkait dengan rencana pembukaan kembali zona pariwisata bagi wisatawan asing.
Menurutnya, perkembangan pembahasan dengan kedua negara tersebut akan difinalisasi menunggu kesiapan-kesiapan lain yang harus dibereskan di zona-zona hijau di sejumlah destinasi.
Di tiga zona hijau yang disiapkan, antara lain Bali, Batam, dan Bintan yang sedang disiapkan dikatakan masih on the track.
Pemerintah, kata Sandi, terus mengkaji prosedur dan belum ada keputusan final terkait dengan perihal karantina wisatawan. Selain Uni Emirat Arab dan Qatar, Polandia dan Ukraina menyatakan keinginan untuk menerbangkan wisatawan ke Tanah Air.
Terpisah, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf R. Kurleni Ukar mengatakan pemerintah belum mematok target jumlah wisatawan dari reopening destinasi wisata.
"Pemerintah tidak bicara target jumlah wisman terlebih dulu. Kendati jumlahnya mungkin kecil, tapi yang ditarget adalah kualitasnya," ujar Kurleni ketika dihubungi, Selasa (13/4/2021).
Dia menambahkan, pemerintah terus melakukan koordinasi, khususnya dengan negara-negara yang telah melakukan Travel Corridor Arrangement (TCA) seperti China, Singapura, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.
Kendati koordinasi terus dilakukan, kata Kurleni, sampai dengan saat ini belum ada negara yang membuka arus wisatawan untuk melakukan perjalanan lintas teritorial, kecuali perjalanan khusus untuk tujuan tertentu.
