Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lahan untuk Rumah Rakyat di Ibu Kota Baru Perlu Diamankan

Pemerintah disarankan untuk mengamankan lahan untuk perumahan masyarakat yang akan dibangun di ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Ilustrasi perumahan bersubsidi / Kementerian PUPR
Ilustrasi perumahan bersubsidi / Kementerian PUPR

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disarankan mengamankan harga tanah di ibu kota baru dan sekitarnya di Kalimantan Timur untuk penyediaan zona rumah terjangkau bagi masyarakat.

"Seharusnya harga tanah bisa dipatok untuk zona rumah rakyat sehingga dari masalah perumahan bisa teratasi, sedangkan yang lain bisa dikerjasamakan dengan pengembang," kata Ali Tranghanda, pengamat bisnis properti dari Indonesia Property Watch, pada Jumat (9/4/2021).

Dia juga menyarankan sebagian besar lahan kawasan ibu kota negara (IKN) dikuasai pemerintah. Menurut Ali, hal itu penting agar perencanaan dan penataan ibu kota baru tersebut lebih bagus dan tertata.

Sebelumnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan pembangunan properti yakni rumah dan kantor di IKN berpeluang mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 0,2 persen per tahun.

Pembangunan IKN juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2 juta hingga 1,3 juta orang sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan dan investasi.

Bappenas mencatat pembangunan IKN bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong investasi setelah pandemi, dengan syarat pembangunan dilakukan setelah pandemi dapat dikendalikan dengan menurunkan pertambahan kasus positif corona.

Salah satu cara investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui pembangunan sarana perumahan dan perkantoran di IKN.

Bappenas memproyeksikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada 2021, diperlukan total investasi sekitar Rp5.817,3 triliun hingga Rp5.912,1 triliun Sementara itu, realisasi investasi pada 2020 sebesar Rp4.897,78 triliun karena ekonomi terkontraksi.

Pada 2021, Bappenas mencatat dibutuhkan tambahan investasi sebesar Rp919,5 triliun hingga Rp1.014,32 triliun dari 2020 agar ekonomi dapat tumbuh di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper