Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disarankan untuk menyiapkan kanal penyaluran beras yang khusus bagi Perum Bulog agar perusahaan tersebut lebih leluasa menyerap dan mengelola stok CBP yang besar.
Tanpa kepastian penyaluran, bukan tak mungkin rencana pengadaan beras luar negeri yang bergulir tahun ini bernasib seperti impor beras 2018.
Saat itu, Perum Bulog mendapat tugas untuk mengimpor 2 juta ton beras dengan realisasi hampir 1,8 juta ton seiring dengan posisi stok CBP yang mencapai 854.000 ton pada Januari 2018. Penugasan impor kala itu pun datang bersamaan dengan panen raya.
Di sisi lain, kehadiran beras impor ini nyatanya tak diikuti dengan penyaluran yang lancar. Perum Bulog melaporkan perusahaan harus mencampur beras impor dan beras lokal dengan komposisi 1:1 karena beras impor berjenis pera yang tak umum dikonsumsi masyarakat. Alhasil, pada tahun pertama impor hanya 321.000 ton beras impor yang disalurkan ke pasar.
“Jika impor dilakukan kanal penyaluran Bulog tak berubah, tentu Bulog akan kesulitan melepas cadangan. Saya sempat sarankan Bantuan Pangan Nontunai [BPNT] pasokan berasnya dari Bulog saja agar mereka tidak khawatir untuk menyerap banyak,” kata pakar perberasan yang juga pernah memimpin Bulog Sutarto Alimoeso, Rabu (17/3/2021).
Dia mengatakan bahwa segala kebijakan terkait pengelolaan CBP berada diatur pemerintah. Dalam hal perusahaan tersebut kesulitan menyalurkan dan menyerap, pemerintah seharusnya bisa menyiapkan kebijakan yang komprehensif dan akomodatif.
Baca Juga
“Bagaimanapun kalau mereka ditugasi membeli, mereka harus dipastikan juga bisa menjual, karena beras tidak bisa disimpan dalam waktu lama,” kata dia.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi menyoroti pula keterbatasan Perum Bulog dalam menyalurkan beras, terutama beras eks-impor yang masih dikelola tiga tahun setelah masuk ke Tanah Air. Dia pun menyebutkan rencana impor bisa memicu anomali kegiatan produksi pangan dan mengganggu pemenuhan kebutuhan.
“Beras impor jika masuk akan menyebabkan anomali produksi, nantinya akan tidak maksimal. Kami harap pemerintah bisa mengutamakan produksi dalam negeri,” kata dia dalam pesan tertulis.
