Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah belum memberi kejelasan pasti alasan dan urgensi mengeluarkan penugasan impor beras 1 juta ton beras kepada Perum Bulog.
Berbagai alasan sempat dikemukakan, tetapi Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan keputusan impor tak mengemuka dalam rapat koordinasi terbatas lintas kementerian dan lembaga.
“Saat kita rakortas saat itu memang tidak memutuskan impor. Hanya kebijakan dari Pak Menko [Perekonomian] dan Pak Mendag yang pada akhirnya kami diberi penugasan tiba-tiba untuk impor. Itulah sebabnya saya sampaikan kami tidak akan lakukan itu sebelum bisa menyerap di dalam negeri. Prediksi kami sampai tiga bulan ke depan minimal 500.000 ton,” kata Budi.
Budi mengatakan bahwa rakortas tersebut hanya membahas kemungkinan cuaca dan dampaknya terhadap produksi, termasuk soal potensi kelangkaan. Dia menyebutkan penugasan impor telah disampaikan secara tertulis kepada perusahaan.
Saat dimintai konfirmasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono tidak banyak memberi komentar soal pengakuan Budi Waseso. Sebagai kementerian yang fokus pada peningkatan produksi di dalam negeri, Momon hanya melaporkan bahwa neraca beras nasional sampai Mei berpeluang surplus.
“Neraca beras sampai dengan 2021 masih aman, terutama dengan panen raya,” kata Momon saat dihubungi, Rabu (17/3/2021).
Baca Juga
Dia mengemukakan stok beras bawaan 2020 mencapai 7,38 juta ton dengan potensi produksi selama Januari sampai Mei 2021 berjumlah 17,5 juta ton. Dengan perkiraan kebutuhan sebanyak 12,33 juta ton, artinya stok total pada akhir Mei berjumlah 12,56 juta ton.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud juga belum berkenan berbicara lebih lanjut soal rencana impor. Dia hanya menjelaskan bahwa ihwal impor akan dijawab oleh Kementerian Perdagangan.
“Nanti ada konferensi pers Menteri Perdagangan hari Jumat. Lebih baik di situ saja dibicarakan agar saya tidak salah ngomong juga, biar sama,” kata Musdhalifah.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan wacana impor beras merupakan bagian dari strategi pemerintah agar pedagang dan spekulan tidak bisa bisa menekan harga. Dia pun memastikan alokasi impor 1 juta tidak serta-merta harus langsung dieksekusi penerima tugas.
“Pokoknya saya ingatkan ini adalah mekanisme pemerintah, bukan berarti kita menyetujui suatu jumlah untuk impor serta-merta itu diharuskan impor segitu. Tidak,” kata Lutfi.
Dia pun mengatakan bahwa wacana impor ini tidak digulirkan untuk makin menekan harga beras di tingkat petani mengingat Perum Bulog telah ditugaskan untuk menyerap beras dengan harga sesuai acuan sebagaimana diatur dalam Permendag No. 24/2020.
Dia menyebutkan intervensi pemerintah turut dilakukan saat terjadi anomali harga, saat harga beras di pasaran naik ketika stok tersedia.
“Tetapi saya sebagai Mendag mesti memastikan kita ini punya strategi. Pemerintah tidak boleh didikte oleh pedagang, tidak boleh dipojokkan oleh pedagang. Kita mesti mempunyai strateginya, dan strateginya itu selalu saya bilang ini bagian dari pada strategi memastikan harga stabil. Bukan ingin menghancurkan harga petani, tidak,” kata Lutfi.
