Bisnis.com, JAKARTA – Perum Bulog memastikan impor beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 1 juta ton belum tentu direalisasikan meski perusahaan pelat merah itu telah mendapat alokasi penugasan.
Bulog menyatakan akan mengutamakan serapan produksi dalam negeri untuk menjaga stok CBP di angka 1 sampai 1,5 juta ton.
“Pada prinsipnya kami utamakan dari dalam negeri untuk CBP. Jadi walaupun kami mendapat penugasan impor 1 juta ton, belum tentu kami laksanakan karena kami akan prioritaskan dalam negeri yang sedang panen raya Maret-April,” kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (15/3/2021).
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memberikan alokasi impor beras sebesar 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan nasional sampai akhir 2021. Terdapat kekhawatiran rencana impor ini bakal makin menekan harga gabah dan beras, seiring dengan datangnya panen raya di berbagai sentra produksi.
Budi menjelaskan stok beras Bulog saat ini telah berada di bawah 1 juta ton. Tepatnya adalah 883.585 ton yang terdiri atas 859.877 ton CBP dan stok komersial dengan volume 23.708 ton.
Meski volume stok kelolaan Bulog berada di bawah level yang diamanatkan pemerintah, Budi mengemukakan stok bisa kembali ke angka 1 juta ton seiring dengan target penyerapan pada panen raya. Perusahaan menargetkan dapat menyerap beras sebanyak 390.800 ton pada Maret-April.
Baca Juga
Pada saat yang sama, Budi mengusulkan peninjauan ulang kebijakan CBP pemerintah. Sebagaimana sebelumnya, Budi menyuarakan tak seimbangnya kebijakan penyerapan beras di hulu dengan penyaluran beras di hilir telah membuat perusahaan kesulitan menyalurkan beras hasil serapan.
Tanpa adanya kebijakan penyaluran beras kelolaan Bulog, Budi mengatakan tugas menjaga stok sebesar 1 sampai 1,5 juta ton bakal sulit direalisasikan. Hal itu juga dikhawatirkan makin membebani operasional dan finansial perusahaan.
“Keputusan rakortas pada 28 Februari 2018 telah menugaskan Bulog mengelola CBP sebesar 1 sampai 1,5 juta ton. Namun tanpa ada kebijakan penyaluran yang efektif maka kebijakan CBP sejumlah tersebut perlu dipertimbangkan kembali sehingga tidak membebani kinerja Bulog secara finansial dan operasional,” kata Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
