Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi kaget mendengar masih banyak calo mengurus izin bus. Padahal praktik ini memasang tarif sangat tinggi.
"Saya kaget mendengar ada calo yang akan membantu dengan meminta uang cukup besar sampai Rp90 juta. Nanti kalau seperti itu pengusaha tahunya kalau mengurus [perizinan] ini harus nyiapin duit sekian juta. Padahal duitnya bukan ke kita, nggak ada kita [minta uang sebanyak itu], tapi [pikiran] itu selalu ada [di masyarakat]," katanya dalam diskusi daring bersama Perpalz TV, Minggu (14/3/2021).
Kemenhub saat ini telah berupaya mempermudah pengusaha mengurus perizinan dengan menghadirkan sistem Spionam, aplikasi yang memudahkan operator angkutan untuk melakukan pengurusan perizinan di bidang angkutan dan multimoda.
Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Budi mengaku akan mengunjungi langsung beberapa provinsi besar untuk memberikan edukasi kepada para pengusaha bus, masyarakat, dan stakeholder terkait lainnya.
"Saya akan datang betul-betul karena memang saya kaget juga tadi [masih banyak calo dan bus yang belum berizin]," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Budi pun meminta seluruh pengusaha bus, khususnya bus wisata untuk segera mengurus perizinan terkait operasional kendaraan sebagai angkutan umum.
Hal itu menyikapi peristiwa nahas yang menimpa bus pariwisata Sri Padma Kencana di Kabupaten Sumedang pada 11 Maret 2021. Bus diketahui mengalami keterlambatan uji KIR dan tidak mengantongi izin operasi sebagai angkutan umum.
"Semua operator atau bus wisata mulai hari ini saya sampaikan yang belum berizin segera mengurus izin dong," kata Budi.
Budi juga mengingatkan kembali kepada masyarakat selaku pengguna jasa angkutan untuk lebih berhati-hati memilih kendaraan yang akan digunakan demi menjamin aspek keselamatan.
"Tanya dulu pada perusahaannya, mobilnya bagus atau tidak, izinnya bagaimana, pengemudinya siapa, jalurnya kemana, jangan hanya menawar harga," pungkas dia.
