Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pengembangan smart grid untuk diterapkan di Indonesia.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengatakan bahwa smart grid akan masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2021–2030.
“Smart grid menjadi bagian dalam perencanaan pada RUPTL 2021-2030 dengan target lima lokasi setiap tahun,” ujar Jisman dalam sebuah webinar, dikutip dari laman resmi Ditjen Ketenagalistrikan, Minggu (21/2/2021).
Acara tersebut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Ketenagalistrikan Sripeni Inten Cahyani, perwakilan dari Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), PLN, PT Indonesia Power, serta PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), dan International Energy Agency (IEA).
Inovasi teknologi smart grid, menurut laman resmi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), merupakan teknologi yang memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, komputer, dan cyber untuk dapat melakukan pengendalian dan pengoperasian sistem tenaga listrik dalam menyalurkan tenaga listrik.
Jisman menyampaikan untuk membangun smart grid tersebut diperlukan pengetahuan dan persamaan persepsi antarpemangku kepentingan. Dalam webinar ini, IEA memberikan pandangannya mengenai smart grid.
Baca Juga
“Kami mengapresiasi kapasitas dan pengalaman IEA dalam pengembangan smart grid. Kami berharap kita dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil mengintegrasikan teknologi smart grid ke dalam sistem ketenagalistrikan mereka,” kata Jisman.
Selain itu, dia juga mengatakan perlunya masukan dari berbagai pihak dalam pembuatan roadmap smart grid. “Kami meminta masukan juga dari PT PLN (Persero), PT PJB, dan PT Indonesia Power sebagai operator di sektor ketenagalistrikan dalam penyusunan roadmap Smart Grid ini,” tambahnya.
Randi Kristiansen dari IEA menyampaikan dalam perencanaan roadmap smart grid, perubahan hardware (perangkat keras) saja tidak cukup.
“Selain hardware, penting bagi kita untuk mulai berinvestasi dalam prosedur operasional, serta kebijakan dan kelembagaan,” ujar Randi.
Dia mengatakan sistem ketenagalistrikan perlu memberikan penghargaan dan insentif pada kontribusi yang diberikan oleh aset dan teknologi. Ia mencontohkan Australia, Irlandia, dan Chile sebagai negara yang menyesuaikan pasar mereka untuk mencapai hal tersebut.
Randi juga menyebut perlunya membuat roadmap smart grid yang berbeda-beda tergantung sistem ketenagalistrikan. Menurutnya, sistem ketenagalistrikan yang besar dan kecil tentu memiliki tantangan yang berbeda pula.
Dalam kesempatan yang sama, Zainal Arifin dari PLN memaparkan pilot project pengembangan smart grid oleh PLN yang dimulai sejak 2014 melalui meteran listrik dengan komunikasi dua arah di Jakarta.
“Proyek smart grid PLN umumnya fokus pada pengembangan manajemen energi, keandalan listrik melalui otomasi, serta integrasi dengan energi baru terbarukan,” kata Zainal.
Dia menyebut pemerintah telah memberikan dukungan regulasi untuk pengembangan smart grid dengan mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 143 K/20/MEM/2019, Kepmen ESDM Nomor 39 K/20/MEM/2019, dan Peraturan Presiden Nomor 18/2020.
Untuk jangka pendek (2021–2025), PLN akan fokus pada keandalan, efisiensi, pengalaman pelanggan, dan produktivitas jaringan. Sedangkan mulai 2026, PLN akan fokus pada ketahanan, keterlibatan pelanggan (customer engagement), keberlanjutan, dan self-healing.
