Bisnis.com, JAKARTA – Inkonsistensi regulasi dan perencanaan menjadi salah satu tantangan dalam pendanaan energi terbarukan di Indonesia.
Energy Specialist of Asian Development Bank (ADB) Florian Kitt menilai salah satu hal yang menghambat meningkatnya pendanaan untuk energi terbarukan di Indonesia adalah inkonsistensi kebijakan pemerintah.
Menurut dia, kepemimpinan yang berbeda menunjukkan selera yang berbeda terhadap energi terbarukan dan hal itu menyebabkan sering terjadi perubahan peraturan.
"Inkonsistensi kebijakan dari sisi pemerintah. Saya rasa terutama pada 2017 dan 2018. Banyak langkah mundur dari sisi aturan yang kemudian menghambat pengembangan proyek," ujarnya dalam webinar Pamerindo EnergyTalk Series Overview of Sustainable Energy Financing: Challenges and Opportunities pada Kamis (18/2/2021).
Hambatan lainnya adalah dari sisi perencanaan. Berdasarkan data historikal, Indonesia secara konsisten gagal untuk memenuhi rencana penambahan kapasitas pembangkit, terutama dari target Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Menurut Florian, akan lebih mudah untuk menyiapkan pendanaan bila proyek berjalan sesuai dengan rencana.
Baca Juga
Kapasitas energi terbarukan di Indonesia, lanjut Florian, tumbuh sangat lambat melihat capaiannya masih jauh dari target bauran EBT yang dicanangkan pemerintah sebesar 23 persen pada 2025.
Pemanfaatan energi terbarukan Indonesia masih sangat rendah, yakni sekitar 1 persen dari potensi yang diperkirakan mencapai 699 gigawatt (GW).
Selain itu, dunia tengah bergerak ke arah transisi energi hijau. Tren pendanaan global bergerak menjauhi sektor batu bara dan manufaktur global, seperti Unilever, Danone, Nike, juga berkomitmen mengurangi jejak karbonnya.
Florian menuturkan bila ingin tetap menarik investasi, Indonesia harus bergerak ke ekonomi hijau. Menurutnya, skema tarif baru untuk energi terbarukan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden yang tengah difinalisasi pemerintah merupakan langkah yang bagus untuk mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
"Banyak hal bergantung pada bagaimana transisi energi di Indonesia dapat meningkatkan energi terbarukannya. Skema tarif baru untuk energi terbarukan adalah langkah yang sangat bagus yang akan menciptakan fase baru," kata Florian.
