Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marinves) berencana meningkatkan pemanfaatan aspal alam Buton untuk memacu pembangunan jalan, baik nasional, provinsi/kabupaten hingga jalan desa. Keterlibatan BUMN untuk melakukan pengelolaan lewat Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan terus didorong.
Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marinves Ayodhia G.L Kalake menyampaikan pemerintah mendorong penggunaan aspal Buton untuk berbagai proyek pembangunan jalan karena memiliki potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, peran aspal Buton perlu dioptimalkan.
“Setahu saya, menteri dalam negeri juga sudah mengeluarkan aturan berupa Permendagri Nomor 64/2020, yang salah satu poinnya adalah memprioritaskan penggunaan aspal alam Buton yang ada di dalam negeri,” kata Ayodhia, Rabu (10/2/2021).
Untuk mendukung penggunaan aspal alam Buton ini, pihaknya juga meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan penataan ulang IUP yang ada di Buton. Dia menuturkan saat ini terdapat 42 IUP di Buton, tetapi hanya 6 IUP saja yang aktif.
Jika penataan berjalan lancar, lanjutnya, BUMN bisa mengelola IUP-IUP aspal. Namun, perusahaan swasta juga bisa turut dorong. "Yang jelas, jangan sampai pengelolaannya mandek dengan IUP yang tidak aktif," katanya.
Tidak hanya penataan IUP, Kemenko Marinves juga meminta Badan Geologi Kementerian ESDM untuk memastikan data potensi cadangan aspal alam di Buton. Pasalnya, pengakuan cadangan saat ini masih sebatas klaim.
Baca Juga
Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat ada sebanyak 640 juta ton jumlah cadangan aspal di Indonesia. Namun, angka tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut.
Adapun saat ini, kata Ayodhia, pemerintah pusat sudah memberikan perhatian khusus atas potensi aspal alam di dalam negeri. Bahkan, pihaknya juga sudah melaksanakan rapat beberapa kali di tingkat menteri dan eselon I hingga II.
Kemenko Marinves juga sudah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara pada Senin (1/2/2021). Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan sejumlah agenda, antara lain kesiapan produksi, melihat kesiapan pasar untuk menyerap produksi aspal, dan memantau kesiapan infrastruktur pendukung seperti akses jalan maupun pelabuhan.
“Dengan begitu, ke depan kita akan melakukan ekspor secara bertahap. Bagaimana pun caranya kita harus substitusi impor menjadi ekspor. Dan soal ini pemerintah juga sudah ada komitmen, bagaimana kesiapan produksi dan serapannya ke depan,” ujarnya.
Adapun porsi aspal impor Indonesia saat ini masih sangat besar. Padahal potensi di dalam negeri belum termanfaatkan secara optimal.
