Bisnis.com, JAKARTA-- Pemerintah mendorong penggunaan material aspal Buton guna mengurangi impor aspal minyak nasional untuk proyek-proyek infrastruktur.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengestimasikan kebutuhan aspal minyak nasional pada 2016 sebesar 1,5 juta ton. Dalam hal ini, PT Pertamina hanya mampu memproduksi aspal minyak nasional sebesar 650.000 ton atau 43” dan untuk memenuhi kekurangan tersebut akan dilakukan import aspal minyak.
“Upaya mengurangi ketergantungan impor aspal minyak selama ini juga telah dilakukan dengan penggunaan material aspal Buton. Pemerintah saat ini juga sedang mendorong penggunaan sistem beton pracetak dan prategang karena memiliki sifat efisien, efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan,” ujar Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Yaya Supriyatna, Kamis (24/11)
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga, realisasi pemanfaatan Asbuton Ditjen Bina Marga (2007-2015) baru mencapai 294.408 ton, atau 64,5% dari target rencana sebesar 456.333 ton. Sementara, rencana 2016 yaitu sebesar 105.847 ton untuk panjang jalan 943,74 kilometer baru terealisasi kurang lebih sebesar 40%.
Dengan demikian, pemerintah terus mendorong penggunaan aspal Buton sebagai alternatif pengganti aspal minyak. Dalam hal ini, Asosiasi Pengembang Aspal Buton (ASPABI) telah menyatakan kesiapannya dengan kapasitas produksi sebesar 396.000 ton per tahun untuk tipe Granular, 140.000 ton per tahun tipe Semi Ekstraksi, dan 148.000 ton tipe CPHMA.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar beton pracetak dan prategang, Asosiasi Produsen Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) pada 2016 tercatat telah memiliki 24 produsen beton pracetak dan prategang dengan total kapasitas produksi terpasang sebesar 25 juta ton.
Namun, dalam mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan jalan perlu didukung oleh ketersediaan alat berat konstruksi dan alat berat produksi bidang jalan yang andal. Untuk itu Yaya mendorong pembaharuan data statistik mengenai alat berat, salah satunya melalui kegiatan Registrasi Alat Berat Konstruksi yang difasilitasi oleh Ditjen Bina Konstruksi.
“Untuk itu, saya mendorong seluruh penyedia jasa konstruksi dan perusahaan rental alat berat untuk segera melakukan registrasi atas kepemilikan alat berat konstruksi,” ujarnya.
