Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dua Kota Jadi Pilot Project Sertifikat Tanah Elektronik, Dimana Saja?

Implementasi kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik.
Ika Fatma Ramadhansari
Ika Fatma Ramadhansari - Bisnis.com 04 Februari 2021  |  17:00 WIB
Ilustrasi sertifikat tanah elektonik / Instagram kementerian.atrbpn
Ilustrasi sertifikat tanah elektonik / Instagram kementerian.atrbpn

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan pemerintah siap memulai penerapan atau pilot project sertifikat elektronik atau sertifikat-el.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik. Berdasarkan salinan dokumen yang diterima Bisnis, beleid tersebut diteken oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Sofyan Djalil pada 12 Januari 2021.

"Kami belum menetapkan jangka waktu [penerapan sertifikat elektronik], tapi baru dimulai dulu di beberapa kota dan kabupaten. Kami batasi dulu," ungkap Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil saat dihubungi Bisnis ada Kamis (4/2/2021).

Dihubungi terpisah, Direktut Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Suyus Windayana mengungkapkan untuk tahap awal pilot project rencananya akan diberlakukan dua kota besar di Indonesia.

Menurutnya dua lokasi ini merupakan dua daerah dengan tingkat kemudahan berusaha atau Ease og Doing Business (EODB) tertinggi di Indonesia. Suyus mengungkapkan kedua wilayah ini memiliki total 7 kantor Badan Pertanahan Nasional yang akan dijadikan pilot project.

"Pilot project sertifikat elektronik akan dilakukan di Jakarta dan Surabaya. Ada tujuh kantor pertanahan dan kita mungkin akan tambahkan di Bali dan Bandung nanti setelah siap," imbuhnya.

Suyus mengungkapkan Indonesia terbilang ketinggalan soal sertifikat elektronik dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Meski demikian, dia mengaku hal itu tidak menjadi masalah. Kementerian ATR/BPN akan memulai program sertifikat elektronik pada tahun ini.

"Jadi memang kita agak terlambat, tapi enggak apa-apa kita mulai pelan-pelan, minimal di dua kota itu [Jakarta dan Surabaya]," jelas Suyus.

Berdasarkan keterangan Biro Humas Kementerian ATR/BPN, untuk sementara sertifikat elektronik akan diprioritaskan bagi tanah aset instansi pemerintah dan BUMN. Hal itu dilakukan sebagai pilot project sebelum menerapkan sertifikat elektronik di masyarakat umum.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kementerian Agraria Sofyan Djalil sertifikat elektronik
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top