Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Aturan Turunan UU Cipta Kerja Paling Lambat Disahkan 7 Februari

Aturan turunan UU Cipta kerja terdiri atas 49 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 5 Rancangan Peraturan Presiden (Rancangan Perpres).
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 31 Januari 2021  |  17:29 WIB
Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Jumat, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.  - BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Jumat, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. - BPMI Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Proses serap aspirasi dan masukan aturan turunan Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja sudah ditutup sejak 10 Januari lalu. Namun, bagi publik yang ingin memberi masukan masih dapat dilakukan.

Ketua Tim Serap Aspirasi Pelaksanaan UU Cipta Kerja Franky Sibarani mengatakan bahwa masukan yang dilakukan setelah tanggal 10 Januari tidak akan mengubah signifikan aturan turunan yang tengah atau sudah dibahas.

“Ini karena dari total rancangan peraturan baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan presiden, sudah ada yang final dan ada yang belum,” kata Franky saat dihubungi Bisnis.com, Minggu (31/1/2021).

Aturan turunan terdiri atas 49 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 5 Rancangan Peraturan Presiden (Rancangan Perpres). Sebanyak 2 PP sudah diundangkan, yaitu PP 73/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan PP 74/2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Kemudian, 38 RPP dan 4 Rancangan Perpres telah selesai dan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.

Sisanya yaitu sembilan RPP dan satu Rancangan Perpres telah selesai pembahasan dan sedang proses harmonisasi serta pembulatan substansinya.

Franky menjelaskan bahwa minggu depan aturan turunan sudah ditetapkan. Besok, dia bersama timnya akan melaporkan perkembangan terbaru ke Menko Airlangga.

“Menurut Pak Menko Airlangga berdasarkan kabar yang saya terima, maksimal tanggal 7 Februari itu RPP dan RPerpres sudah ditetapkan,” jelasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Omnibus Law cipta kerja
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top