Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengusulkan agar pemerintah melakukan kontrol dari sisi data dan keamanan vaksin terkait dengan rencana program vaksinasi mandiri oleh sektor swasta.
Pemerintah, lanjutnya, mesti memastikan vaksin yang nanti digunakan jika program berjalan sesuai dengan standar World Health Organization (WHO) dan memastikan sektor swasta agar dapat selaras dengan pemerintah dalam hal menentukan zonasi.
“Jadi, mulai dari pengadaan sampai dengan distribusi pemerintah harus mengontrol,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Minggu (24/1/2021).
Dia menambahkan bahwa program vaksinasi mandiri tersebut akan mempercepat cakupan program vaksinasi nasional yang ditargetkan pemerintah dapat rampung dalam waktu 1 tahun.
Namun, perusahaan-perusahaan di Tanah Air masih akan berhadapan dengan kondisi finansial dalam menjalankan program vaksinasi secara mandiri.
Menurutnya, keterjangkauan harga vaksin menjadi indikator penting bagi perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan program tersebut.
Baca Juga
Dengan kata lain, program vaksinasi mandiri hanya akan mampu dilaksanakan oleh perusahaan menengah ke atas jika harga vaksin yang tersedia tidak sesuai dengan jangkauan.
Pembahasan antara pelaku usaha dan sejumlah produsen vaksin Covid-19 global sudah masuk ke ruang negosiasi. Negosiasi berlangsung setelah pelaku usaha terus melakukan komunikasi sejak Oktober 2020 dengan beberapa produsen, antara lain AstraZaneca, Pfizer BioNTech, Moderna, dan Sputnik dari Rusia.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan bahwa proses negosiasi berlangsung secara terpisah antara pelaku usaha dan pemerintah. Dengan pelaku usaha, ujarnya, proses berlangsung untuk menegosiasikan waktu pengiriman serta kapasitas vaksin yang bisa dikirimkan oleh produsen.
“Saya tidak bisa menyebutkan dengan produsen mana negosiasi dilakukan karena confidential. Namun, negosiasinya lebih ke perihal waktu pengiriman serta kapasitas produsen terkait dengan jumlah vaksin yang bisa dikirimkan,” ujar Rosan kepada Bisnis, Minggu (24/1/2021).
