Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) menyebut, konflik yang tengah terjadi antara Iran dan Israel tidak memengaruhi sektor pariwisata Indonesia, khususnya dari pasar wisatawan asal Timur Tengah.
Ketua Umum Gipi Hariyadi Sukamdani menyampaikan, mayoritas wisatawan dari kawasan Timur Tengah yang berkunjung ke Indonesia berasal dari negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, yang secara geografis tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut.
“Kalau tamu dari Iran mungkin nggak ada atau kecil banget populasinya. Jadi menurut saya sih nggak ada pengaruh [ke pariwisata Indonesia],” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).
Kendati begitu, Hariyadi justru melihat adanya potensi penurunan jumlah wisatawan dari kawasan Eropa ke Indonesia. Mengingat, sebagian besar penerbangan dari Eropa ke Indonesia melakukan transit di wilayah Timur Tengah, seperti Dubai, Doha, atau Abu Dhabi.
Adapun, sejumlah bandara di kawasan Timur Tengah, termasuk Bandara Internasional Dubai, dilaporkan mengalami gangguan operasional imbas memanasnya ketegangan di kawasan tersebut. Kondisi ini telah menyebabkan sejumlah maskapai terpaksa mengubah jadwal, termasuk pembatalan, pengalihan rute, dan penundaan penerbangan.
“Yang long haul dari Eropa mungkin pada takut, karena mereka transit di kawasan itu. Tapi kalau dari Timur Tengah-nya sendiri, harusnya nggak ada pengaruh,” ujarnya.
Baca Juga
Long haul flight merupakan penerbangan jarak jauh yang memakan waktu lebih dari 6 jam.
Di tengah kondisi geopolitik saat ini, Hariyadi mengharapkan agar pemerintah Indonesia tidak membuat kebijakan yang memberatkan sektor usaha, termasuk pariwisata.
Dia menyebut, sektor usaha selama ini telah terbebani sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti kenaikan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah daerah (pemda) serta tarif air bersih dari PDAM.
Hariyadi menilai, seharusnya pemerintah justru memberikan relaksasi atau insentif, alih-alih menambah tekanan bagi pelaku usaha. “Saat ekonomi global sedang berkontraksi, bukan waktunya membuat regulasi yang bikin dunia usaha tambah susah,” pungkasnya.
