Bisnis.com, JAKARTA – Harga unit rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak naik pada tahun ini. Terkait dengan hal itu, pengembang perumahan subsidi diminta mengurangi atau menghilangkan bangunan yang sifatnya kosmetik.
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) PUPR Arief Sabaruddin mengatakan harga rumah subsidi dengan fasilitas FLPP masih akan menggunakan harga tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi dengan lima kelompok wilayah persebaran rumah.
Harga rumah subsidi dengan skema FLPP ini tentu berdampak pada pengembang. Oleh karena itu, pihaknya menyarankan kepada pengembang perumahan subsidi untuk mengurangi atau menghilangkan bangunan yang sifatnya kosmetik sehingga beban harga akan berkurang.
Dia berharap para pengembang memprioritaskan konstruksi yang berperan penting untuk bangunan rumah.
"Jika sudah terlalu banyak aksesoris, berarti bisa dikategorikan rumah komersil. Dipastikan bank pelaksana bisa mengkomunikasikan dengan pengembang," ujarnya pada Rabu (20/1/2021).
Adapun batasan harga jual rumah bersubsidi terbagi menjadi lima wilayah, yaitu Jawa (kecuali Jabodetek) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai) senilai Rp150,5 juta, Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) Rp164,5 juta, Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepualaun Anambas) Rp156,5 juta.
Baca Juga
Lalu di Maluku, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Mahakam Ulu senilai Rp168 juta dan serta Papua dan Papua Barat Rp219 juta.
Arief menambahkan tahun ini, sudah ada 38 bank yang menjadi pelaksana penyalur KPR FLPP yang terdiri dari sembilan bank nasional dan 29 bank pembangunan daerah (BPD). Adapun target FLPP tahun ini mencapai 157.000 unit.
Menurutnya, dengan tidak naiknya harga rumah FLPP tahun 2021 maka diperkirakan capaian realisasi FLPP akan melebihi target yang ditetapkan. "Sekitar 170.000 unit rumah diperkirakan bisa tercapai."
Arief menuturkan penyaluran FLPP tahun ini tidak hanya untuk mengejar masalah kuantitas, tetapi juga pemerintah semakin memperhatikan kualitas bangunan dan hal ini wajib dikawal oleh perbankan.
Bank pelaksana juga harus memastikan kualitas bangunan perumahan terjaga sesuai dengan peraturan menteri teknis terkait.
"Terkait dengan bencana yang terjadi yang juga melibatkan rumah subsidi maka ada informasi yang tidak sampai ke pemerintah daerah selaku pemberi izin pendirian bangunan. Sesuai aturan yang ada, lingkungan perumahan yang berada di atas lahan yang berkontur tidak diizinkan untuk dibangun. Dalam hal ini, bank pelaksana sangat berperan untuk memastikan pemantauan di lingkungan IMB," tuturnya.
PPDPP sendiri akan menambahkan fitur terkait dalam aplikasi Sistem Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang memperlihatkan daerah yang rawan longsor dengan tujuan untuk mempermudah bank pelaksana dalam melakukan pemantauan.
Selain itu, bank pelaksana diminta untuk segera menuntaskan antrean pendaftar aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) 2020 sebelum memproses pendaftar tahun ini. "Tentunya kami juga melihat potensi yang ada pada bank pelaksana setiap daerah," kata Arief.
