Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Insentif PPh Badan Khusus KEK Diteken, Pengamat Ingatkan Evaluasi Belanja Pajak

DDTC menilai fasilitas ini merupakan upaya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di KEK sehingga dapat menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru. Namun, pemerintah juga perlu secara rutin mengevaluasi belanja pajak.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 12 Januari 2021  |  18:31 WIB
Darussalam, Managing Partner of DDTC - Bisnis/Istimewa
Darussalam, Managing Partner of DDTC - Bisnis/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan usaha yang menyelenggarakan bisnis di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Perusahaan dipastikan bisa mendapatkan 100 persen dari jumlah PPh badan yang terutang untuk penanaman modal paling sedikit Rpl00 miliar.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan bahwa PMK 237/2020 pada dasarnya terdapat fasilitas tax holiday (pembebasan PPh Badan) serta investment allowance (insentif investasi).

Menurutnya, ini merupakan upaya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di KEK sehingga dapat menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru. Dengan begitu tidak hanya terkonsentrasi di beberapa lokasi yang relatif sudah berkembang.

Efektivitas dari upaya menarik investor di KEK akan sangat tergantung dari faktor-fakor lain di luar pajak, misalnya infrastruktur, akses terhadap pasar, perizinan, hingga pajak daerah.

Kehadiran Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja pada dasarnya juga memperbaiki kemudahan berusaha dan ekosistem investasi. Daya efektivitas insentif akan semakin meningkat. Ini berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya.

“Dalam jangka pendek tentu saja adanya fasilitas tersebut akan menciptakan revenue forgone atau potensi penerimaan pajak yang hilang. Namun demikian, ada manfaat lain yang timbul yaitu pemerataan, multiplier effect, adanya potensi pajak selain PPh Badan, serta perluasan basis pajak dalam jangka menengah,” katanya saat dihubungi, Selasa (12/1/2021).

Darussalam menjelaskan bahwa meski demikian pemerintah perlu untuk secara berkala mengevaluasi efektivitas serta besaran tax expenditure (belanja pajak) yang timbul akibat kebijakan ini. Saat ini, pemerintah telah rutin menerbitkan laporan belanja perpajakan sebagai bentuk tranparansi.

“Hal yang lebih penting adalah prinsip perlunya melihat secara berimbang antara upaya peningkatan tax ratio di satu sisi dan upaya mendorong ekonomi di sisi lain,” jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani pph kek
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top