Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Uni Eropa secara resmi menyetujui perjanjian perdagangan pasca-Brexit dengan Inggris.
Kondisi ini membuka jalan bagi perjanjian yang akan mulai berlaku pada 1 Januari, sekaligus akan menghindari perselisihan tentang Brexit tanpa kesepakatan.
Keputusan negara-negara anggota akan memungkinkan Uni Eropa dan Inggris untuk menandatangani perjanjian dagang baru pada hari Rabu (30/12/2020), menurut pernyataan Dewan Uni Eropa (UE) pada hari Selasa (29/12/2020).
Pengesahan oleh 27 negara anggota blok itu dilakukan sebelum House of Commons Inggris memberikan suara pada kesepakatan itu pada Rabu (30/12/2020).
Kesepakatan itu akan berlaku sementara pada awal tahun, tetapi Parlemen Eropa masih harus memberikan persetujuannya lebih lanjut, baik pada Februari atau Maret.
"Perjanjian ini akan beroperasi pada minggu pertama Januari - ini berarti kepastian dan kejelasan bagi bisnis dan warga negara," kata David McAllister, Kepala Kelompok Koordinasi Parlemen Eropa di Inggris, dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg.
Baca Juga
“Ini semua untuk menghindari konsekuensi negatif dari skenario tanpa kesepakatan.”
Pakta perjuangan keras yang dicapai oleh UE dan negosiator Inggris pada 24 Desember 2020 akan mencegah tarif baru diberlakukan pada perdagangan barang dua arah, sambil menandai kepergian definitif Inggris dari pasar tunggal Eropa dan menyudahi kerangka hukum 48 tahun, setelah negara itu bergabung dengan blok tersebut.
Namun, perjanjian tersebut tidak mencakup layanan publik, dan UE harus mengatur secara terpisah jika peraturan dan pengawasan keuangan Inggris cukup kuat untuk menciptakan lapangan bermain yang setara.
Kanselir Keuangan Inggris Rishi Sunak mengatakan bahwa diskusi dengan Brussel mengenai akses untuk layanan keuangan akan terus berlanjut.
