Bisnis.com, JAKARTA – Rencana perubahan skema penyaluran bantuan sosial menjadi nontunai yang akan dilakukan Kementerian Sosial diperkirakan tidak akan terlalu mengganggu bisnis Perum Bulog dalam penyaluran beras.
Sebagaimana diketahui, perusahaan pelat merah tersebut memang menjadi salah satu penyalur dalam program Kartu Sembako.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaluddin menjelaskan penyaluran beras dalam skema bantuan sosial bukanlah tugas utama perusahaan. Dia mengatakan bahwa kerja Bulog di luar stabilisasi harga dan pengamanan stok cadangan beras pemerintah (CBP) merupakan kerja Bulog yang mengacu pada penugasan yang diberikan pemerintah.
“Dalam program BPNT [Bantuan Pangan Nontunai, kini Kartu Sembako] Bulog tidak dalam posisi penyalur tunggal. Hanya sebagian kecil saja dan posisi kami sama seperti yang lain. Bagi Bulog sendiri BPNT bukan yang utama karena bukan penugasan utama,” kata Awaluddin saat dihubungi Bisnis.com, Senin (28/12/2020).
Awaluddin mengatakan kelanjutan skema bantuan pangan akan bergantung pada Kementerian Sosial sebagai regulator. Sekalipun skema bantuan pangan berubah dan membuat Bulog tidak bisa menyalurkan berasnya, Awaluddin mengatakan perusahaan akan fokus pada aktivitas stabilisasi harga dan penyaluran bantuan untuk bencana.
“Sebagai operator kami akan menyesuaikan penugasan pemerintah. Selama ini sebagian besar CBP pun dipakai untuk stabilitas harga dan mandatnya itu. Kedua adalah untuk penanggulangan bencana,” lanjutnya.
Baca Juga
Penyaluran beras untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) memang masih menjadi kanal penyaluran utama Bulog sepanjang 2020, selain penyaluran untuk bantuan sosial.
Data per 27 Desember menunjukkan total penyaluran lewat KPSH mencapai 992.000 ton. Sebaliknya, penyaluran untuk program Kartu Sembako adalah 314.000 ton dan Bantuan Sosial Beras (BSB) untuk penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 450.000 ton.
Menteri Sosial Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan bahwa ia akan mengubah skema penyaluran bantuan sosial menjadi murni nontunai. Alih-alih memberi bantuan dalam bentuk paket sembako, Risma mengatakan bantuan akan ditransfer ke rekening penerima manfaat agar lebih efektif.
Rencana perombakan besar-besaran dalam skema penyaluran ini pun sempat disinggung Risma usai dilantik sebagai menteri pekan lalu.
Adapun dalam rencana awal penyaluran bantuan sosial pada 2021, Kementerian Sosial di bawah Mensos Juliari Batubara sebelumnya berencana melanjutkan PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Program Sembako/BPNT untuk 18,5 juta KPM dengan besaran Rp200.000/KPM/bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
