Bisnis.com, JAKARTA - Realisasi belanja bantuan sosial (bansos) hingga akhir November 2020 tercatat naik tinggi hingga 80,7 persen secara tahunan. Kenaikan belanja ini untuk mendukung kebijakan penanganan pandemi Covid-19.
Kenaikan realisasi belanja bansos tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2019, yang sebesar 44,3 persen yoy. Dari nilai pun juga naik sebesar Rp85,5 triliun, dari Rp105,9 triliun menjadi Rp191,4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi belanja bansos tersebut tersebar di beberapa kementerian dan lembaga. Jadi, tidak hanya terpusat di satu kementerian saja.
| Baca Juga : Cari Aman, Bansos Bakal Diberikan Tunai |
|---|
"Tersebar di beberapa kementerian seperti Kemensos, Kemenkes, Kemendikbud, BNPB, dan Kemenag," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita secara daring, Senin (21/12/2020).
Pertumbuhan tinggi realisasi bansos tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, terutama pelaksanaan jaring pengaman sosial selama pandemi, bantuan premi PBI JKN, serta pelaksanaan KIP kuliah yang mulai pada 2020.
Jika ditelisik, Kemensos tercatat memiliki pertumbuhan realisasi belanja anggaran bansos paling tinggi, yaitu melonjak 136,9 persen yoy dari Rp52,7 triliun menjadi Rp124,7 triliun per 30 November 2020.
Sementara itu, kenaikan serapan bansos di Kemenkes sebesar 24,7 persen yoy menjadi Rp44,6 triliun. Lalu Kemendikbud sebesar 68,7 persen yoy menjadi Rp14,9 triliun, BNPB sebesar 78,8 persen menjadi Rp5,4 triliun, dan Kemenag sebesar 29,2 persen menjadi Rp2 triliun.
Adapun, serapan belanja bansos paling besar untuk BST, bantuan sembako, dll senilai Rp45,8 triliun, lalu PBI JKN senilai Rp44,6 triliun, dan kartu sembako senilai Rp41,5 triliun.
