Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan keinginannya untuk mengubah citra pasar ikan yang kumuh menjadi pasar ikan bersih, higienis, dan sehat.
Oleh karena itu, dia akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merealisasikan keinginannya.
"Saya melihat juga ada pelelangan pasar ikan. Banyak PR-nya, saya akan kerja sama dengan Pemda untuk perbaikan sistem. Supaya pasar ikan tidak lagi dilihat kumuh," kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Minggu (27/12/2020).
Hal itu dia sampaikan saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Muara Angke dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, yang terletak di pesisir utara Jakarta.
Dia juga melihat langsung aktivitas bongkar muat cumi-cumi di Pelabuhan Muara Angke.
"Saya ingin belanja masalah dengan menyerap beberapa masukan nelayan. Saya pingin tau apa aja yang jadi kendala," ujarnya.
Baca Juga
Usai berkeliling di Pelabuhan Muara Angke, Trenggono melanjutkan perjalanan ke PPS Nizam Zachman dan meninjau kegiatan bongkar hasil tangkapan ikan.
Sebagai informasi, data produksi pendaratan ikan di PPS Nizam Zachman periode Januari-November 2020 mencapai 65.983 ton dengan nilai mencapai Rp 1,3 triliun.
Sementara itu, produksi ikan yang masuk dari luar pelabuhan melalui jalur darat dan kapal pengangkut ikan untuk didistribusikan di PPS pada periode yang sama mencapai 94.387 ton dengan nilai sebesar Rp 2,3 triliun.
Ke depan, dia berjanji berkeliling ke sejumlah pesisir di Indonesia untuk menyerap lebih banyak masukan dari para nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan.
"Saya akan pergi terus ke pesisir Indonesia sampai saya mendapatkan kebijakan tepat untuk nelayan," katanya.
Trenggono berharap kehadirannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa membawa manfaat bagi nelayan.
Karenanya, dia menyebut kebijakan yang akan dihasilkan oleh KKP, harus berdampak positif bagi masyarakat kelautan dan perikanan.
"Ini sedang saya pikirkan untuk buat terobosan yang paling bagus, di mana nantinya kebijakan harus bermanfaat besar. Pokoknya kita bikin KKP rebound, dengan tetap memperhatikan kedaulatan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan negara," ujarnya.
