Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Lantik Menteri KKP Pengganti Edhy Prabowo, Begini Respons Susi Pudjiastuti

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti turut berkomentar terkait reshuffle kabinet dan pengangkatan Sakti Wahyu Trenggono jadi Menteri KKP. Apa katanya?
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)./Bisnis-Nurul Hidayat
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)./Bisnis-Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kemudian mengangkat Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang terjerat kasus korupsi. 

Sebelumnya, netizen melalui platform media sosial ramai mengungkapkan bahwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti cocok untuk kembali memimpin KKP.

Presenter Mata Najwa, Najwa Shihab, pun menanyakan hal tersebut kepada Susi Pudjiastuti. Hasil wawancara tersebut diunggah dalam YouTube Najwa Shihab berjudul "Gelap Terang 2020: Soal Korupsi Lobster, Susi: Saya Tidak Kaget".

Terkait isu-isu sensitif ini Susi banyak merespon dengan ungkapan "no comment" di wawancara virtual yang dilakukan dari kediamannya di Pangandaran, Jawa Barat.

Melalui potongan video berdurasi 12 menit ini, Susi kemudian mengaku tidak kaget dengan kasus korupsi yang terjadi di KKP. Dia sendiri mengaku saat menjadi menteri sempat ditawari sebesar Rp5 triliun agar urusan-urusan ilegal seputar kelautan dan perikanan bisa dilancarkan.

Susi pun mengungkapkan turut berduka dan prihatin atas kasus korupsi yang mendera KKP yang menurutnya memang berkeliaran terus di dalam kementerian.

"Saya no comment saja Najwa, itu proses hukum biar saja belaku. Tapi, ya kaget? Tidak. You remember? Dulu saya ditawari Rp5 triliun, saya tidak mau," ungkapnya dikutip pada Kamis (22/12/2020).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beberapa bulan ke belakang ini menjadi sorotan masyarakat. Bukan karena prestasinya, melainkan karena menterinya Edhy Prabowo tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejalan dengan itu, peraturan mengenai penjualan ekspor benih lobster atau benur pun menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Pasalnya, kebijakan itu hanya menguntungkan eksportir bukan nelayan lobster.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper