Bisnis.com, JAKARTA – Penunjukkan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) menggantikan Terawan Agus Putranto dinilai memiliki plus-minus.
Bukan berlatar belakang kesehatan, disebut merupakan satu kelemahan. Tetapi, kemampuan mengorganisir rencana vaksinasi Covid-19, menjadi nilai plus untuk Budi.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi menjelaskan Budi Gunadi memerlukan waktu agar bisa menyesuaikan diri terutama untuk urusan yang bersifat klinis.
"Kami berharap beliau bisa dibantu oleh tim yang kuat untuk masalah itu. Mungkin di sekitar Menkes banyak yang berlatar belakang medis sehingga dalam mengambil keputusan bisa terbantu," ujar Ichsan kepada Bisnis.com, Selasa (22/12/2020.
Sebaliknya, Budi Gunadi dinilai memiliki nilai lebih dari segi manajerial sebagai Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN). Dalam hal rencana vaksinasi yang sudah disusun oleh pemerintah, peran Menkes baru ini disebut sangat vital.
Terutama, untuk melaksanakan tugas Kemenkes yang berkaitan dengan pengadaan vaksin Covid-19, impor, perihal distribusi, yang dinilai memerlukan figur dengan akses yang kuat.
Baca Juga
"Namun, yang paling penting ke depannya bisa berkolaborasi dengan organisasi profesi, baik IDI, PDGI, maupun organisasi perumahsakitan," sambungnya.
Kelemahannya butuh waktu untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan medis. Terutama untuk masalah yang klinis, dia berharap beliau bisa dibantu oleh tim yang kuat untuk masalah itu
"Ini pertama kali Menkes latar belakangnya bukan berlatar belakang dokter. Jadi kita belum punya pengalaman mengorganisir sektor kesehatan dengan menteri di luar kalangan dokter." jelasnya.
Di sektor rumah sakit, penunjukkan Budi Gunadi sebagai Menteri Kesehatan dinilai sangat vital. Pasalnya, jelas Ichsan, rumah sakit di Tanah Air yang menangani Covid-19 kekurangan tempat tidur.
Penunjukkan Budi diharapkan bisa mendorong seluruh rumah sakit swasta maupun pemerintah menyediakan pelayanan untuk pasien Covid-19.
Selanjutnya, tambah Ichsan, keperluan distribusi alat kesehatan juga diharapkan bisa di-back-up penuh oleh Kemenkes.
