Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan anggaran untuk vaksin Covid-19 gratis bisa didapatkan dengan melakukan realokasi belanja dalam APBN tahun anggaran 2021.
Menurut Bhima, realokasi salah satunya bisa melalui belanja infrastruktur yang pada 2021 anggarannya dialokasikan sebesar Rp413 triliun.
"Ini kan artinya ruang fiskal untuk menggratiskan vaksin ada sebenarnya, masalahnya secara politik anggaran mau apa tidak?" katanya, Rabu (16/12/2020).
Dengan demikian, dia menilai pemerintah tidak perlu menambah utang. Bhima juga melihat realokasi anggaran dalam APBN 2021 sangat mungkin dilakukan karena prioritas anggaran pemerintah pada 2021 memang masih harus memprioritaskan penanganan kesehatan mengingat penanganan pandemi sangat mendesak dalam jangka pendek dan menengah.
Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dinilai tepat jika vaksin Covid-19 digratiskan. Justru jika vaksin berbayar, maka dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan, di mana yang bisa mengakses vaksin komersil hanya kelas menengah ke atas.
"Sementara kelas bawah harus menunggu bantuan vaksin dari pemerintah, ujarnya.
Baca Juga
Bhima menambahkan, pengawasan dan distribusi vaksin Covid-19 juga masih harus tetap menjadi perhatian agar tidak terjadi monopoli distributor. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai pengawas diharapkan bisa melakukan deteksi dini.
"Kemudian soal fokus pada kelompok rentan diutamakan, seperti masyarakat lansia dan memiliki penyakit bawaan," katanya.
