Bisnis.com, JAKARTA - Keterbatasan anggaran diyakini tidak akan menghambat pemberian imunisasi secara merata ke seluruh penduduk yang menjadi target vaksinasi Covid-19, termasuk pekerja-pekerja di perusahaan yang mengalami masalah kesulitan keuangan akibat terdampak pandemi.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan permasalahan anggaran tidak boleh menjadi penghalang bagi upaya mencapai herd immunity, salah satunya pemberian imunisasi vaksin Covid-19.
"Pada prinsipnya, anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mencapai herd immunity," ujar Wiku kepada Bisnis.com, Selasa (15/12/2020).
Namun demikian, Wiku tidak memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai strategi yang dimiliki pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha di Tanah Air dalam melaksanakan program vaksinasi terhadap pekerja.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan harus ada fair coordination antara pemerintah dan swasta agar imunisasi vaksin Covid-19 bisa diakses oleh seluruh pekerja di perusahaan.
"Tentunya pemerintah perlu membangun skema kerjasama yang fair, transparan, serta menimbang pembagian beban yang adil dan bisa dijangkau oleh perusahaan. Pemerintah tidak bisa terlihat seperti 'lepas tangan' membebankan biaya vaksinasi ke pengusaha," ujar Shinta kepada Bisnis.com.
Baca Juga
Shinta menjelaskan, sektor perdagangan yang terdampak cukup signifikan akibat pandemi Covid-19 disebut memiliki tenaga kerja dengan porsi sekitar 14,8 persen dari total tenaga kerja di Tanah Air.
Selain itu, lanjutnya, di industri pariwisata serta jasa angkutan yang terdampak sangat parah memiliki proporsi tenaga kerja rata-rata di angka 3 persen dari jumlah total tenaga kerja di Indonesia.
"Vaksinasi ini tentunya berat bagi pengusaha, terutama dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembiayaan korporasi saja penyerapannya masih di angka 3,2 persen," tambahnya.
Apabila biaya ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan, tambah Shinta, disamping beban perusahaan yang masih berat, ada potensi besar untuk perusahaan tidak dapat memberlakukan vaksinasi ke seluruh pekerja.
Di sisi lain, penanggungan biaya vaksinasi oleh pekerja secara mandiri dinilai bukan upaya yang tepat untuk dilakukan mengingat banyak tenaga kerja selama ini yang harus mengalami kehilangan pendapatan.
"Kemudian juga harus dilihat dari segi logistik dan distribusi, dikarenakan beberapa operasional perusahaan tidak berada di kota-kota besar, malahan beberapa operasional berada di daerah terpencil yang susah diakses," kata Shinta.
