Bisnis.com, JAKARTA — Potensi ekspor produk industri kehutanan Indonesia dari hulu-hilir ke Jepang masih terbuka luas, tapi masih perlu diperhatikan regulasi pelestarian lingkungan yang ketat di Negara Sakura itu.
Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Tokyo Heri Akhmadi, Indonesia masuk dalam tiga besar pengekspor produk kertas ke Jepang, dengan pangsa 13% dan bersaing ketat dengan Tiongkok, Amerika Serikat, Finlandia dan Korea Selatan.
Berkaitan dengan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada industri pulp dan kertas, dia menjelaskan bahwa dalam kerja sama industri kehutanan hulu-hilir antara Indonesia-Jepang perlu lebih ditingkatkan terutama terkait koordinasi, komunikasi dan perhatian pada komunitas lokal.
“SDGs tidak hanya tentang pembangunan ekonomi dan ekologi, tapi juga tentang masyarakat dan perlu dipastikan bahwa SDGs akan membantu masyarakat atau komunitas lokal mendapatkan kehidupan yang lebih baik sambil menjaga hutan dan keanekaragaman hayati,” ujarnya saat membuka seminar Indonesia-Japan Virtual Forum On Paper Products: Toward SDGs Achievement Through Pulp And Paper Industry pada Kamis (10/12/2020) lalu.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) yang juga Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI) Indroyono Soesilo menuturkan, pandemi Covid 19 mengakibatkan ekspor produk kehutanan Indonesia ke Jepang periode Januari-November 2020, turun -15% dari US$1,24 miliar di tahun 2019 menjadi US$1,06 miliar.
“Khusus untuk produk kertas, ekspor ke Jepang pada Januari-November 2020 mencapai US$307 juta, turun -14% dibandingkan dengan ekspor 2019 pada periode yang sama, yaitu mencapai US$357 Juta,” tuturnya.
Dalam rangka peningkatan ekspor pulp dan kertas ke Jepang, Indroyono menyatakan konsumen di Jepang memiliki preferensi yang tinggi terhadap lingkungan, perlu diyakinkan bahwa pulp dan kertas di Indonesia merupakan produk yang bahan bakunya berasal dari hutan tanaman yang lestari, yang disertifikasi melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), maupun skema voluntary, seperti Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Usaha Hutan Produksi Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Istanto mengatakan bahwa di Indonesia terdapat 293 Unit Usaha Hutan Tanaman Industri (HTI), 75% di antaranya memasok bahan baku untuk 10 industri pulp dan kertas di tanah air, empat di antaranya adalah investasi Jepang. “Investasi Jepang untuk sektor usaha HTI pulp dan kertas ini perlu lebih dikembangkan dimasa depan” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp & Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida mengemukakan bahwa 50% bahan baku kertas datang dari hutan tanaman dan 50% lagi merupakan kertas daur ulang.
“Jepang termasuk salah satu negara pengekspor kertas daur ulang yang besar ke Indonesia, dan kegiatan daur ulang kertas tentu sangat mendukung aspek lingkungan hidup dan sesuai dengan sasaran SDGs,” kata Liana.
Liana juga menambahkan berbagai peraturan dan sertifikat wajib seperti SVLK, dan sertifikat PHPL, serta sertifikat sukarela seperti Ecolabel, IFCC/PFCC, Green Industry Standard dan Green Public Procurement sudah dimiliki oleh produsen produsen pulp dan kertas di Indonesia.
