Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Substitusi Impor, Pabrik Keramik Siap Ekspansi

Pabrikan keramik siap berekspansi seiring dengan penurunan tarif gas dan program substitusi impor yang dinilai dapat menekan volume produk impor secara masif pada 2021. Namun, pemerintah diminta untuk mewaspadai praktik-praktik impor yang tidak konvensional.
Produk keramik. Arwana akan membangun pabrik keramik HT di Jawa Timur. /BISNIS
Produk keramik. Arwana akan membangun pabrik keramik HT di Jawa Timur. /BISNIS

Bisnis.com, JAKARTA - Pabrikan keramik siap berekspansi seiring dengan penurunan tarif gas dan program substitusi impor yang dinilai dapat menekan volume produk impor secara masif pada 2021. Namun, pemerintah diminta untuk mewaspadai praktik-praktik impor yang tidak konvensional.

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan jenis keramik impor yang beredar di dalam negeri adalah homogenous tile atau kerap disebut keramik HT. Adapun, kapasitas terpasang industri keramik HT nasional mencapai 160 juta meter persegi.

"Perkiraannya kami hanya mampu running [utilisasi] 46 persen atau 75 juta meter persegi, sementara impor mencapai sekitar 72 juta meter persegi. [Artinya, pasar keramik HT] 140 juta meter persegi, sedangkan kapasitas terpasang kami 160 juta meter persegi," kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto kepada Bisnis, Rabu (3/12/2020).

Dengan kata lain, ujar Edy, pasar dalam negeri dapat menguasai seluruh pasar keramik nasional. Selain itu, salah satu pabrikan keramik akan memperluas lini produksinya ke keramik HT dalam rangka penurunan tarif gas.

Adapun, pabrikan yang dimaksud Edy adalah PT Arwana Citramulia Tbk.. Edy menyatakan Arwana akan membangun pabrik keramik HT di Jawa Timur dengan tujuan berkompetisi dengan produk HT impor pasca penurunan tarif gas industri.

"Jadi, kalau pemerintah bicara substitusi impor. Pertama, dari kapasitas terpasang kami jauh dari cukup. Kedua, ada pabrik baru. Industri eksisting siap ekspansi untuk kendalikan impor," katanya.

Edy menyarankan agar pemerintah setidaknya melakukan tiga hal untuk mengendalikan arus keramik impor.

Pertama, pengetatan pemeriksaan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi keramik impor.

Kedua, menetapkan pelabuhan impor terbatas. Edy menyarankan agar pelabuhan tersebut berada di luar Pulau Jawa mengingat 97 persen dari total pabrikan keramik dan 70 persen dari total permintaan berada di Pulau Jawa.

Ketiga, memperketat pemeriksaan keramik impor di pelabuhan. Hal tersebut penting lantaran pada Januari-September 2020 angka keramik impor dari Malaysia meroket hingga 44 persen secara tahunan.

Edy mencatat seluruh keramik impor tersebut merupakan keramik HT. Oleh karena itu, Edy menduga ada praktik transhipment dari China ke Malaysia sebelum masuk pasar domestik.

Pasalnya, bea masuk keramik impor dari Malaysia hanya US$100. Sementara itu, keramik impor dari China masih dikenai tambahan bea masuk sekitar 19 persen. "China tidak kehilangan akal menghindari safeguard dengan transhipment, karena tidak ada sejarah angka impor [tinggi] dari Malaysia."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Andi M. Arief
Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper