Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan program perlindungan sosial atau bantuan sosial (bansos) dilanjutkan pada 2021. Anggaran sebesar Rp408,8 triliun disiapkan untuk akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan APBN 2021 untuk pos bansos dapat segera dicairkan pada awal 2021. Tujuannya agar bantuan sosial ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat sekaligus untuk menekan dampak pandemi Covid-19.
"Anggaran untuk bansos Rp408,8 triliun. Untuk perlindungan sosial dilakukan pada Januari 2021, belanja modal juga seluruh kementerian dan lembaga sudah bisa lakukan procurement secepat mungkin," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, program perlindungan sosial yang diprioritaskan tahun depan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bansos tunai untuk 9 juta KPM, kartu sembako untuk 20 juta KPM, dan penerima bantuan iuran-jaminan kesehatan (PBI-JKN) untuk 96,8 juta jiwa.
Meski demikian, Menkeu tidak merinci program bansos lain yang ditunggu-tunggu masyarakat, misalnya Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, atau Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM) atau bantua tunai langsung (BLT) UMKM sebesar Rp2,4 juta.
Sri Mulyani juga mendorong seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah tetap fleksibel dalam pelaksanaan APBN, khususnya yang terkait dengan bansos atau program yang manfaatnya dinikmati masyarakat.
Baca Juga
Adapun, APBN tahun anggaran 2021 secara total ditetapkan sebesar Rp2.750 triliun. Sri Mulyani mengatakan alokasi terbesar tetap kepada sektor pendidikan, yaitu sebesar Rp550 triliun atau setara dengan 20 persen dari total APBN.
Dengan waktu yang kurang dari 1 bulan menuju akhir 2020, Kemenkeu akan tetap memonitor dan mendukung seluruh pelaksanaan APBN 2020 hingga selesai.
"Ini terutama untuk penyerapan pada minggu-minggu terakhir, plus kita akan terus lakukan dukungan APBN terutama yang dieksekusi Januari [2021]," ujarnya.
