Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPR Dorong Percepatan Realisasi Pusat Data Terpadu UMKM

DPR menilai pembangunan pusat data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UUMKM) sangat krusial dalam menentukan kebijakan yang efektif bagi UMKM ke depan.
Herdanang Ahmad Fauzan
Herdanang Ahmad Fauzan - Bisnis.com 17 November 2020  |  10:30 WIB
Pekerja memotret produk sepatu Prospero yang akan dipasarkan melalui platform digital di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (3/7/2020). Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebanyak 9,4 juta UMKM sudah menggunakan atau memasarkan produknya melalui pasar e-commerce dan mendapatkan manfaat penggunaan teknologi digital untuk transaksi lintas batas. - ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Pekerja memotret produk sepatu Prospero yang akan dipasarkan melalui platform digital di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (3/7/2020). Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebanyak 9,4 juta UMKM sudah menggunakan atau memasarkan produknya melalui pasar e-commerce dan mendapatkan manfaat penggunaan teknologi digital untuk transaksi lintas batas. - ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

Bisnis.com, JAKARTA - Kedatangan pandemi Covid-19 telah menjadi alarm yang mendesak urgensi pembangunan pusat data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UUMKM) di Indonesia. Hal tersebut turut diakui oleh anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar.

"Ini jamannya big data, barang itu harus ada. Ini juga termasuk yang kami sampaikan setiap hari, data UMKM seluruh Indonesia mana? Sampai sekarang itu tidak ada. Kalau ditanya tentang data satu pintu, itu usulan kami semua," kata politikus PKB tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Selasa (17/11/2020).

Marwan menambahkan agar pusat data juga disertai klasterisasi UMKM berdasarkan tingkat kesehatannya. Menurutnya, klasterisasi tersebut akan penting karena dapat jadi dasar menentukan kebijakan yang efektif.

Dia juga mengimbau agar pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi mengacu satu data yang sama.

"Tentu ke depan harapannya Kementerian Koperasi dan UKM lah yang menjadi motor pendataan UMKM. Saya rasa pembagian bantuan UMKM bisa jadi momentum yang pas untuk melakukan pendataan ulang, sehingga pemerintah punya big data tentang UMKM,” kata Anggota Komisi VI lain Andre Rosiade.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) belakangan memang telah menggulirkan program pembangunan pusat data terintegrasi dengan tenggat paling lambat 2 tahun. Program ini juga merupakan salah satu mandat Undang-Undang Cipta Kerja

"Basis Data UMKM merupakan salah satu amanat dalam UU Cipta Kerja dimana diharapkan dapat segera terwujud, diamanatkan dalam jangka waktu 2 tahun. Tentu ini membutuhkan dukungan bersama baik dari sisi program maupun juga struktur organisasi dan anggaran," kata Kepala Bagian Data Kementerian Koperasi dan UKM Ediyanto.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

umkm big data
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top